PDIP tak menerima caleg eks narapidana
PDIP tak menerima caleg eks narapidana
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan menerima calon anggota legislatif (Caleg) dari mantan narapidana.
"Saya belum melihat eks napi yang kita daftarkan sebagai calon legislatif," kata Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Ketika disinggung apa ini yang menjadi alasan Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis tidak mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif, karena dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung Selatan tahun 2004, pada Kamis 26 Juli 2012 lalu. Dia enggan mengomentarinya.
"Alasan tidak mencalonkan keputusan beliau, kemungkinan karena (sudah) tiga periode (menjadi nanggota legislatif), (sekarang) ingin konsentrasi kesibukan yang lain," kilahnya.
Mengenai status hukum Emir, Basarah mengaku, partainya hingga saat ini masih menunggu kepastian hukum. "Status hukum belum diperiksa, DPP PDI Perjuangan menuggu kepastian hukum," pungkasnya.
"Saya belum melihat eks napi yang kita daftarkan sebagai calon legislatif," kata Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Ketika disinggung apa ini yang menjadi alasan Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis tidak mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif, karena dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung Selatan tahun 2004, pada Kamis 26 Juli 2012 lalu. Dia enggan mengomentarinya.
"Alasan tidak mencalonkan keputusan beliau, kemungkinan karena (sudah) tiga periode (menjadi nanggota legislatif), (sekarang) ingin konsentrasi kesibukan yang lain," kilahnya.
Mengenai status hukum Emir, Basarah mengaku, partainya hingga saat ini masih menunggu kepastian hukum. "Status hukum belum diperiksa, DPP PDI Perjuangan menuggu kepastian hukum," pungkasnya.
(mhd)
Explore More