Pasca kasus sapi
Pasca kasus sapi
A
A
A
Tsunami politik itu akhirnya datang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan dugaan suap impor daging sapi.
Sulit memahami seorang presiden partai dakwah yang mengusung citra “bersih dan peduli” terjerembab dalam kasus nista ini. Apalagi KPK masih mengendus kemungkinan kasus sapi ini menjalar pada tokoh-tokoh PKS lainnya.
Publik bertanya-tanya bagaimanakah dinamika internal partai yang dianggap “kebal konflik” ini pasca-kasus sapi? Apa dan bagaimana konsekuensinya terhadap perolehan suara PKS pada pemilu yang akan datang? Tulisan berikut berupaya berkontribusi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Implikasi internal
Meskipun terkenal sebagai partai kader yang solid, adalah utopis menyimpulkan PKS sebagai partai tanpa konflik. Secara internal sistem “satu komando satu perjuangan” yang dijustifikasi dengan model pemahaman Islam yang eksklusif berhasil membuat kader PKS di grassroots percaya bahwa tidak ada ruang untuk konflik di tubuh partai dakwah karena semua kader memiliki akidah dan fikrah yang seragam.
Secara eksternal, permasalahan di tubuh PKS diredam sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan kepada publik bahwa tidak ada friksi dan perkubuan dalam PKS. Publik boleh tidak setuju dengan manajemen konflik ala PKS ini.
Paling tidak sejak 2004 para wartawan dan peneliti mengendus fakta lain. Mereka melihat PKS sebagai sebuah entitas politik biasa yang tidak luput dari fakta konflik.
Ketegangan antara kubu ideologis dan pragmatis, sebagian lain mempergunakan istilah kelompok keadilan vs kesejahteraan, adalah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi (Bubalo, Fealy, dan Mason 2008; Permata 2008; Shihab dan Nugroho 2009; Tomsa 2012).
Implikasi utama pasca-kasus sapi adalah menguatnya ketegangan, kalau bukan konflik terbuka antarkubu di tubuh PKS.
Dengan tertangkapnya LHI, kelompok keadilan yang masih bertahan di dalam PKS mendapat darah segar. Kekhawatiran mereka terhadap pragmatisme politik yang menjauhkan partai dari misi dakwah terbukti sudah.
Artinya, Anis Matta sebagai presiden baru mesti pandai-pandai mengakomodasi kritik dari kubu keadilan, salah satunya dengan menempatkan personel-personel yang dianggap mewakili kubu keadilan di posisi strategis di panggung politik, termasuk dalam penentuan daftar calon sementara anggota legislatif (DCS) yang akan segera disusun.
Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah keretakan, bahkan perpecahan yang lebih akut. Untuk jangka pendek sikap akomodatif terhadap kelompok keadilan akan mencegah arus kader yang akan mengikuti jejak para senior PK/PKS (seperti Abu Ridho, Yusuf Supendi, Mashadi, Daud Rasyid) yang telah terlebih dahulu keluar dari partai karena kecewa terhadap haluan partai yang menurut mereka telah berubah arah.
Bila akomodasi terhadap kubu keadilan ini dilakukan, porsi terbesar kader inti PKS, tampaknya, akan tetap solid dan istikamah berada di barisan partai. Argumennya adalah bahwa proses indoktrinasi melalui sistem tarbiah berjenjang akan menutup mata sebagian besar kader bahwa ada pergeseran ideologis-praktis di tubuh elite partai mereka.
Ketaatan dan kepercayaan hampir tanpa tanya kepada pucuk pimpinan adalah bagian esensial dari proses kaderisasi di tubuh PKS. Selain itu, penggunaan teori konspirasi oleh sebagian elite PKS untuk menjelaskan kasus LHI, misalkan tuduhan konspirasi Zionis di belakang KPK, bukan pernyataan tanpa perhitungan.
Meskipun dapat dibaca sebagai kekonyolan politik oleh publik, bagi grassroots PKS penggunaan teori konspirasi dapat mempertebal keyakinan dasar mereka bahwa pimpinan dan partai masih berada pada jalur yang benar.
LHI hanya korban dari sebuah “permainan tingkat tinggi”. Apalagi analisis konspiratif masih menjadi model berpikir yang jamak ditemukan di jamaah PKS.
Tantangan yang lebih besar justru pada rekrutmen kader baru. Suka tidak suka kasus LHI telah mendemoralisasi PKS secara serius. Mahasiswa di kampus-kampus, sebagai ladang penyemaian kader, yang memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam “aktivisme keislaman” akan lebih memilih gerakan Islam selain PKS yang lebih jelas, tegas, bahkan keras warna keislamannya.
Situasi ini tentu mempersempit ruang gerak dakwah-politik PKS di basis-basis kaderisasi. Bila arus besar kader inti PKS cenderung solid dan istikamah pada partai, lalu bagaimana nasib PKS pada Pemilu 2014 yang akan datang?
Akhir politik citra
Sulit mencari informasi yang pasti mengenai berapa jumlah anggota kader inti PKS. Suharna Surapranata, salah seorang petinggi di PKS, mengklaim jumlah kader PKS pada 2009 sebanyak 975.000 orang, sebuah angka sangat optimistis dibandingkan jumlah yang pernah disebutkan pengurus PKS lainnya.
Menariknya, bila dibandingkan antara data jumlah kader PKS dengan perolehan suara PKS pada tiga pemilu terakhir terlihat bahwa kader inti PKS hanya menyumbangkan minoritas suara (maksimum 12 persen) dari total raihan suara PKS.
Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan (PK) meraih 1.436.565 suara ketika kader mereka berjumlah sekitar 100.000 orang atau 6,96 persen dari total suara. Lima tahun kemudian suara PKS meroket menjadi 8.325.025 dengan 400.000 orang kader atau hanya 4,8 persen dari total suara.
Adapun pada Pemilu 2008 dengan 975.000 kader, PKS memperoleh 8.206.955 suara atau 11,88 persen dari total suara. (Diolah dari data KPU; Shihab dan Nugroho 2009; Tomsa 2012). Data di atas menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan naik pesatnya suara PKS pada Pemilu 2004 bukanlah karena jumlah kader inti yang dimiliki PKS, tapi lebih karena kemampuan PKS menampilkan citra diri sebagai partai “bersih dan peduli”.
Sekitar 90 persen pemilih PKS adalah simpatisan (bukan anggota dan kader) yang tertarik dengan branding dan tagline partai “bersih dan peduli”. Kasus LHI telah menghancurkan bangunan citra PKS sebagai partai yang “bersih dan peduli”.
Sangat ironis dan tidak bisa masuk akal bagi para simpatisan PKS bagaimana mungkin seorang ustaz, presiden partai dakwah yang menjanjikan bersih dari korupsi, menjadi ketua partai pertama di Indonesia yang diciduk KPK?
Sulit membayangkan sekitar 90 persen pemilih PKS yang merupakan fans club akan tetap setia dengan partai ini pasca-kasus sapi ini. Dengan logika berpikir di atas, hampir dapat dipastikan perolehan suara PKS pada Pemilu 2014 akan menurun. Masih sulit diprediksi seberapa besar turunnya. Namun, di bawah komando Annis Matta, PKS masih memiliki peluang menahan laju kemerosotan suara PKS.
Pertama, nasib PKS mungkin bisa tertolong bila soliditas kader inti dapat dijaga, terutama dengan memberi ruang kepada kubu keadilan untuk berperan lebih banyak di partai, termasuk di fraksi dan komisi-komisi di DPR serta calon anggota DPR untuk pemilu yang akan datang.
Kedua, PKS mesti berkejaran dengan waktu untuk memperbaiki citra partai di depan simpatisan sebagai segmen terbesar penyumbang suara.
Waktu setahun tidak lama dalam politik. Sebagai partai kader, tidak mustahil PKS mengeluarkan jurus sakti untuk keluar dari kemelut pasca-kasus sapi ini. Wallahu a’lam.
RAJA J ANTONI
Kandidat Doktor di School of Political Science and International Studies
The University of Queensland, Australia
Peneliti di Maarif Institute Jakarta
Sulit memahami seorang presiden partai dakwah yang mengusung citra “bersih dan peduli” terjerembab dalam kasus nista ini. Apalagi KPK masih mengendus kemungkinan kasus sapi ini menjalar pada tokoh-tokoh PKS lainnya.
Publik bertanya-tanya bagaimanakah dinamika internal partai yang dianggap “kebal konflik” ini pasca-kasus sapi? Apa dan bagaimana konsekuensinya terhadap perolehan suara PKS pada pemilu yang akan datang? Tulisan berikut berupaya berkontribusi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Implikasi internal
Meskipun terkenal sebagai partai kader yang solid, adalah utopis menyimpulkan PKS sebagai partai tanpa konflik. Secara internal sistem “satu komando satu perjuangan” yang dijustifikasi dengan model pemahaman Islam yang eksklusif berhasil membuat kader PKS di grassroots percaya bahwa tidak ada ruang untuk konflik di tubuh partai dakwah karena semua kader memiliki akidah dan fikrah yang seragam.
Secara eksternal, permasalahan di tubuh PKS diredam sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan kepada publik bahwa tidak ada friksi dan perkubuan dalam PKS. Publik boleh tidak setuju dengan manajemen konflik ala PKS ini.
Paling tidak sejak 2004 para wartawan dan peneliti mengendus fakta lain. Mereka melihat PKS sebagai sebuah entitas politik biasa yang tidak luput dari fakta konflik.
Ketegangan antara kubu ideologis dan pragmatis, sebagian lain mempergunakan istilah kelompok keadilan vs kesejahteraan, adalah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi (Bubalo, Fealy, dan Mason 2008; Permata 2008; Shihab dan Nugroho 2009; Tomsa 2012).
Implikasi utama pasca-kasus sapi adalah menguatnya ketegangan, kalau bukan konflik terbuka antarkubu di tubuh PKS.
Dengan tertangkapnya LHI, kelompok keadilan yang masih bertahan di dalam PKS mendapat darah segar. Kekhawatiran mereka terhadap pragmatisme politik yang menjauhkan partai dari misi dakwah terbukti sudah.
Artinya, Anis Matta sebagai presiden baru mesti pandai-pandai mengakomodasi kritik dari kubu keadilan, salah satunya dengan menempatkan personel-personel yang dianggap mewakili kubu keadilan di posisi strategis di panggung politik, termasuk dalam penentuan daftar calon sementara anggota legislatif (DCS) yang akan segera disusun.
Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah keretakan, bahkan perpecahan yang lebih akut. Untuk jangka pendek sikap akomodatif terhadap kelompok keadilan akan mencegah arus kader yang akan mengikuti jejak para senior PK/PKS (seperti Abu Ridho, Yusuf Supendi, Mashadi, Daud Rasyid) yang telah terlebih dahulu keluar dari partai karena kecewa terhadap haluan partai yang menurut mereka telah berubah arah.
Bila akomodasi terhadap kubu keadilan ini dilakukan, porsi terbesar kader inti PKS, tampaknya, akan tetap solid dan istikamah berada di barisan partai. Argumennya adalah bahwa proses indoktrinasi melalui sistem tarbiah berjenjang akan menutup mata sebagian besar kader bahwa ada pergeseran ideologis-praktis di tubuh elite partai mereka.
Ketaatan dan kepercayaan hampir tanpa tanya kepada pucuk pimpinan adalah bagian esensial dari proses kaderisasi di tubuh PKS. Selain itu, penggunaan teori konspirasi oleh sebagian elite PKS untuk menjelaskan kasus LHI, misalkan tuduhan konspirasi Zionis di belakang KPK, bukan pernyataan tanpa perhitungan.
Meskipun dapat dibaca sebagai kekonyolan politik oleh publik, bagi grassroots PKS penggunaan teori konspirasi dapat mempertebal keyakinan dasar mereka bahwa pimpinan dan partai masih berada pada jalur yang benar.
LHI hanya korban dari sebuah “permainan tingkat tinggi”. Apalagi analisis konspiratif masih menjadi model berpikir yang jamak ditemukan di jamaah PKS.
Tantangan yang lebih besar justru pada rekrutmen kader baru. Suka tidak suka kasus LHI telah mendemoralisasi PKS secara serius. Mahasiswa di kampus-kampus, sebagai ladang penyemaian kader, yang memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam “aktivisme keislaman” akan lebih memilih gerakan Islam selain PKS yang lebih jelas, tegas, bahkan keras warna keislamannya.
Situasi ini tentu mempersempit ruang gerak dakwah-politik PKS di basis-basis kaderisasi. Bila arus besar kader inti PKS cenderung solid dan istikamah pada partai, lalu bagaimana nasib PKS pada Pemilu 2014 yang akan datang?
Akhir politik citra
Sulit mencari informasi yang pasti mengenai berapa jumlah anggota kader inti PKS. Suharna Surapranata, salah seorang petinggi di PKS, mengklaim jumlah kader PKS pada 2009 sebanyak 975.000 orang, sebuah angka sangat optimistis dibandingkan jumlah yang pernah disebutkan pengurus PKS lainnya.
Menariknya, bila dibandingkan antara data jumlah kader PKS dengan perolehan suara PKS pada tiga pemilu terakhir terlihat bahwa kader inti PKS hanya menyumbangkan minoritas suara (maksimum 12 persen) dari total raihan suara PKS.
Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan (PK) meraih 1.436.565 suara ketika kader mereka berjumlah sekitar 100.000 orang atau 6,96 persen dari total suara. Lima tahun kemudian suara PKS meroket menjadi 8.325.025 dengan 400.000 orang kader atau hanya 4,8 persen dari total suara.
Adapun pada Pemilu 2008 dengan 975.000 kader, PKS memperoleh 8.206.955 suara atau 11,88 persen dari total suara. (Diolah dari data KPU; Shihab dan Nugroho 2009; Tomsa 2012). Data di atas menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan naik pesatnya suara PKS pada Pemilu 2004 bukanlah karena jumlah kader inti yang dimiliki PKS, tapi lebih karena kemampuan PKS menampilkan citra diri sebagai partai “bersih dan peduli”.
Sekitar 90 persen pemilih PKS adalah simpatisan (bukan anggota dan kader) yang tertarik dengan branding dan tagline partai “bersih dan peduli”. Kasus LHI telah menghancurkan bangunan citra PKS sebagai partai yang “bersih dan peduli”.
Sangat ironis dan tidak bisa masuk akal bagi para simpatisan PKS bagaimana mungkin seorang ustaz, presiden partai dakwah yang menjanjikan bersih dari korupsi, menjadi ketua partai pertama di Indonesia yang diciduk KPK?
Sulit membayangkan sekitar 90 persen pemilih PKS yang merupakan fans club akan tetap setia dengan partai ini pasca-kasus sapi ini. Dengan logika berpikir di atas, hampir dapat dipastikan perolehan suara PKS pada Pemilu 2014 akan menurun. Masih sulit diprediksi seberapa besar turunnya. Namun, di bawah komando Annis Matta, PKS masih memiliki peluang menahan laju kemerosotan suara PKS.
Pertama, nasib PKS mungkin bisa tertolong bila soliditas kader inti dapat dijaga, terutama dengan memberi ruang kepada kubu keadilan untuk berperan lebih banyak di partai, termasuk di fraksi dan komisi-komisi di DPR serta calon anggota DPR untuk pemilu yang akan datang.
Kedua, PKS mesti berkejaran dengan waktu untuk memperbaiki citra partai di depan simpatisan sebagai segmen terbesar penyumbang suara.
Waktu setahun tidak lama dalam politik. Sebagai partai kader, tidak mustahil PKS mengeluarkan jurus sakti untuk keluar dari kemelut pasca-kasus sapi ini. Wallahu a’lam.
RAJA J ANTONI
Kandidat Doktor di School of Political Science and International Studies
The University of Queensland, Australia
Peneliti di Maarif Institute Jakarta
(lns)
Explore More