Jangan jadi alasan tidak adanya penyidik TNI

Sindonews.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beralasan, karena tidak mempunyai penyidik dari pihak TNI, PPATK kesulitan mengungkap adanya transaksi mencurigakan milik perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin mengatakan, tidak adanya penyidik PPATK berlatar belakang TNI, seharusnya tidak dijadikan halangan untuk menelusuri berbagai transaksi mencurigakan yang dilakukan petinggi TNI.

"Meski di dalam Undang-undang (UU) PPATK, tidak ada aturan yang mengatur tentang azas-azas yang mengatur persamaan hukum tersebut," kata politikus Partai Golkar ini, ketika dihubungi Sindonews, Selasa (7/1/2013).

Menurutnya, tinggal kemauan dan keberanian PPATK saja untuk menelurusinya, sehingga bisa mengungkap adanya transaksi mencurigakan di tubuh TNI.

“Dari lembaga atau pihak manapun, PPATK bisa bergerak melakukan penelusuran. Itu sebenarnya masalah kemauan dan keberanian PPATK aja. Ketidakadaan penyidik dari TNI tidak bisa dijadikan alasan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua PPATK M Yusuf menyatakan, kendala tersebut dikarenakan pihaknya tidak mempunyai penyidik dari pihak TNI untuk menindaklanjuti temuan transaksi mencurigakan.

"Karena tidak adanya penyidik itulah, kalau kita menemukan transaksi mencurigakan TNI kita sampaikan ke mana? Siapa yang lakukan penyidikan awal?" kata Yusuf, usai menghadiri acara MoU (memorandum of understanding) antara PPATK dengan Mahkamah Konstitusi (MK), di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2013.