Reshuffle tak efektif
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemungkinan akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II awal tahun ini. Namun, banyak pihak mengganggap reshuffle itu tidak efektif mengingat sisa pemerintahan SBY tinggal dua tahun lagi.
Menurut pengamat politik Bahtiar Effendi, SBY hanya perlu mengisi pos menteri yang kosong saat ini seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sepeninggal Andi Mallarangeng.
"Saya kira tidak efektif, kalau pun ada kementerian yang kosong tidak apa-apa digantikan. Tapi kalau harus menggeser dengan mencopot menteri lain, kalau tidak ada pergantian pun akan berjalan sama," jelas Bahtiar saat dihubungi Sindonews, Kamis (3/1/2013).
Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa reshuffle dinilai tidak efektif, salah satunya ialah di tahun 2013 diyakini para tokoh politik akan konsentrasi mencari dukungan elektoral dan sumber daya menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Dengan kesibukan itu, maka jika tokoh tersebut dijadikan salah satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II maka yang bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi dengan tugas dan kewajibannya.
"Saya kira tidak akan berkonsentrasi pada pelayanan publik, mereka untuk mencari dukungan elektoral dan sumber daya yang mereka perlukan untuk 2014," tukasnya.
Mengenai SDM, lanjut Bahtiar ada dua bagian, yakni sumber daya secara politik dan pendanaan.
"Sumber daya itu apakah politik atau dana. Jadi, di tahun 2013 tidak bisa (me-reshuffle)," pungkasnya.
Untuk informasi bahwa pada 27 Desember 2012 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Dewan Pertimbangan Presiden memaparkan hasil evaluasi terhadap kementerian dan lembaga pemerintah.
Hasilnya sejumlah kementerian atau lembaga mendapat rapor merah atau memiliki catatan kinerja yang buruk di tahun 2012.
Menurut pengamat politik Bahtiar Effendi, SBY hanya perlu mengisi pos menteri yang kosong saat ini seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sepeninggal Andi Mallarangeng.
"Saya kira tidak efektif, kalau pun ada kementerian yang kosong tidak apa-apa digantikan. Tapi kalau harus menggeser dengan mencopot menteri lain, kalau tidak ada pergantian pun akan berjalan sama," jelas Bahtiar saat dihubungi Sindonews, Kamis (3/1/2013).
Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa reshuffle dinilai tidak efektif, salah satunya ialah di tahun 2013 diyakini para tokoh politik akan konsentrasi mencari dukungan elektoral dan sumber daya menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Dengan kesibukan itu, maka jika tokoh tersebut dijadikan salah satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II maka yang bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi dengan tugas dan kewajibannya.
"Saya kira tidak akan berkonsentrasi pada pelayanan publik, mereka untuk mencari dukungan elektoral dan sumber daya yang mereka perlukan untuk 2014," tukasnya.
Mengenai SDM, lanjut Bahtiar ada dua bagian, yakni sumber daya secara politik dan pendanaan.
"Sumber daya itu apakah politik atau dana. Jadi, di tahun 2013 tidak bisa (me-reshuffle)," pungkasnya.
Untuk informasi bahwa pada 27 Desember 2012 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Dewan Pertimbangan Presiden memaparkan hasil evaluasi terhadap kementerian dan lembaga pemerintah.
Hasilnya sejumlah kementerian atau lembaga mendapat rapor merah atau memiliki catatan kinerja yang buruk di tahun 2012.
(lns)