Pemerinta diminta terapkan sistem reward & punishment
Selasa, 25 Desember 2012 - 06:00 WIB
Pemerinta diminta terapkan sistem reward & punishment
A
A
A
Sindonews.com - Hasil temuan yang dilakukan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) terkait enam Kementerian Termalas sepanjang tahun 2012 merupakan cerminan kurang berhasilnya kementerian sepanjang tahun 2012.
"Temuan Fitra ini sangat memprihatinkan karena daya serap kementrian ini juga salah satu ukuran keberhasilan kementrian. Disisi lain dengan rendahnya daya serap maka manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang seharusnya dinikmati rakyat menjadi terhalang," kata Anggota Komisi V Teguh Juwarno saat dihubungi Sindonews, Senin (24/12/2012).
Hal ini, lanjut Teguh, dikarenakan tidak sejalannya antara menteri dengan bawahannya. Dirinya juga membeberkan, jika ternyata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) sebagai mitra kerjanya kerap menguubah-ngubah program tanpa persetujuan Komisi V.
"Pejabat eselon I dan II tidak berani melangkah, karena takut berbuat salah dimata menterinya. Jadi ada kekurang pahaman menteri terhadap kerja birokrasi. Sementara itu dalam hal perencaan anggaran, Menpera juga melakukan perubahan program tanpa persetujuan DPR melalui komisi V," katanya.
Teguh juga berharap ada semacam sistem reward and punishment dari pemerintah untuk diterapkan di semua kementerian guna meningkatkan kinerjanya.
"Pemerintah harus berani menerapkan sistem reward punishment. Jangan hanya berdasar kebiasaan atau kenaikan akibat inflasi, sehingga otomatis dinaikkan anggarannya," tandas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
"Temuan Fitra ini sangat memprihatinkan karena daya serap kementrian ini juga salah satu ukuran keberhasilan kementrian. Disisi lain dengan rendahnya daya serap maka manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang seharusnya dinikmati rakyat menjadi terhalang," kata Anggota Komisi V Teguh Juwarno saat dihubungi Sindonews, Senin (24/12/2012).
Hal ini, lanjut Teguh, dikarenakan tidak sejalannya antara menteri dengan bawahannya. Dirinya juga membeberkan, jika ternyata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) sebagai mitra kerjanya kerap menguubah-ngubah program tanpa persetujuan Komisi V.
"Pejabat eselon I dan II tidak berani melangkah, karena takut berbuat salah dimata menterinya. Jadi ada kekurang pahaman menteri terhadap kerja birokrasi. Sementara itu dalam hal perencaan anggaran, Menpera juga melakukan perubahan program tanpa persetujuan DPR melalui komisi V," katanya.
Teguh juga berharap ada semacam sistem reward and punishment dari pemerintah untuk diterapkan di semua kementerian guna meningkatkan kinerjanya.
"Pemerintah harus berani menerapkan sistem reward punishment. Jangan hanya berdasar kebiasaan atau kenaikan akibat inflasi, sehingga otomatis dinaikkan anggarannya," tandas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
(mhd)
