Jokowi-Ahok dikejar deadline
Sabtu, 22 Desember 2012 - 08:30 WIB
Jokowi-Ahok dikejar deadline
A
A
A
Belakangan ini dua masalah utama yang selalu menjadi momok warga Jakarta berkembang menjadi teror. Kemacetan dan banjir mencapai level yang sangat mengkhawatirkan sehingga menghambat aktivitas warga.
Masalah ini sudah mencapai level teror karena sudah membuat takut warga Jakarta dalam beraktivitas.Warga harus berangkat ke kantor tergesa-gesa karena takut terjebak macet, warga harus pulang lebih awal agar tak terjebak di rush hour, dan bahkan ketika hujan deras turun, warga tak bisa tenang memikirkan rumahnya yang mungkin saja tergenang beserta seluruh harta bendanya saat ditinggal kerja.
Tak ayal pasangan gubernur dan wakil gubernur baru Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pusing bukan kepalang dibuatnya. Pasangan yang menanggung beban berat pembaruan Jakarta di pundaknya ini bahkan mulai menuai kritik. Semangat perubahan yang bisa ditransmisikan Jokowi-Ahok kepada para pemilihnya perlahan-lahan terus terkikis oleh dua masalah yang tak kunjung membaik ini.
Jika Jokowi-Ahok tak bisa secepatnya menuntaskan masalah, bukan tak mungkin mereka berdua akan menjadi musuh nomor satu masyarakat seperti apa yang pernah dialami mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Memang sangat tidak adil jika sudah menghakimi pasangan Jokowi-Ahok di masa baktinya yang baru mencapai dua bulan ini.
Namun keduanya tentu paham bagaimana tipikal warga Jakarta dan juga warga Jabodetabek yang merupakan tipikal warga kelas menengah yang tidak sabar dan sangat penuntut. Tipikal itu tidak salah, justru itu adalah tipikal umumnya warga kota-kota maju di berbagai belahan bumi.
Mereka bukannya tidak sabaran, tetapi tidak sabar jika melihat belum ada langkah signifikan yang dilakukan dan sangat menuntut karena tahu akan hak-haknya, misalnya dalam konteks ini hak untuk tak terkena banjir atau menghabiskan waktu produktifnya di jalan raya. Jokowi-Ahok tampaknya memang paham betul tipikal itu.
Oleh karena itu bisa dipahami kenapa Ahok melakukan pola komunikasi politik baru dengan mengunggah videonya yang marah-marah ke jajaran birokrasi Jakarta karena tidak becus kerjanya. Untuk sementara waktu cara itu sangat brilian menyampaikan pesan ke warga bahwa pasangan ini bekerja. Karena mereka paham tak akan ada perbaikan instan di kota sebesar ini dengan sistem anggaran yang rumit.
Tapi jika kondisi terus memburuk, masyarakat pun tak bisa terlena lagi dan mulai akan menyerang pasangan ini. Sebelum mencapai titik kulminasi, langkah yang benar-benar konkret harus dipertontonkan. Jokowi-Ahok jangan berlindung di rumitnya sistem anggaran karena apologi seperti itu tak bisa dicerna warga.
Kalau belakangan Jokowi bergaya jadi koboi, harusnya sekaligus Jokowi perbaiki berbagai hal yang bisa diperbaiki dengan dana taktis Pemprov DKI Jakarta, tak perlu menunggu APBD 2013 yang praktis paling cepat cair pada Maret-April.
Misalnya untuk menangani banjir yang sudah diketahui titiktitiknya, kerahkan para pekerja padat karya membersihkan saluran air, pasti skala banjir akan berkurang.
Untuk macet,masih banyak potensi untuk menguranginya hanya dengan meningkatkan ketertiban. Di sini kemampuan pendekatan dan negosiasi Jokowi yang sangat terkenal itu bisa dimanfaatkan, misalnya dengan mendekati Polda Metro Jaya agar lebih keras menertibkan lalu lintas. Jokowi harus ingat benar untuk tidak terjebak dalam suatu panic decision making. Misalnya wacana pembatasan kendaraan pelat nomor ganjil genap dan wacana Jakarta bebas premium.
Pola itu bisa dengan mudah diartikan warga sebagai kebuntuan pasangan Jokowi-Ahok sehingga beralih ke solusi instan dalam mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya demi menekan kemacetan. Jangan sampai sumbu kesabaran warga Jakarta habis tersulut menunggu bukti janji Jokowi-Ahok.
Masalah ini sudah mencapai level teror karena sudah membuat takut warga Jakarta dalam beraktivitas.Warga harus berangkat ke kantor tergesa-gesa karena takut terjebak macet, warga harus pulang lebih awal agar tak terjebak di rush hour, dan bahkan ketika hujan deras turun, warga tak bisa tenang memikirkan rumahnya yang mungkin saja tergenang beserta seluruh harta bendanya saat ditinggal kerja.
Tak ayal pasangan gubernur dan wakil gubernur baru Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pusing bukan kepalang dibuatnya. Pasangan yang menanggung beban berat pembaruan Jakarta di pundaknya ini bahkan mulai menuai kritik. Semangat perubahan yang bisa ditransmisikan Jokowi-Ahok kepada para pemilihnya perlahan-lahan terus terkikis oleh dua masalah yang tak kunjung membaik ini.
Jika Jokowi-Ahok tak bisa secepatnya menuntaskan masalah, bukan tak mungkin mereka berdua akan menjadi musuh nomor satu masyarakat seperti apa yang pernah dialami mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Memang sangat tidak adil jika sudah menghakimi pasangan Jokowi-Ahok di masa baktinya yang baru mencapai dua bulan ini.
Namun keduanya tentu paham bagaimana tipikal warga Jakarta dan juga warga Jabodetabek yang merupakan tipikal warga kelas menengah yang tidak sabar dan sangat penuntut. Tipikal itu tidak salah, justru itu adalah tipikal umumnya warga kota-kota maju di berbagai belahan bumi.
Mereka bukannya tidak sabaran, tetapi tidak sabar jika melihat belum ada langkah signifikan yang dilakukan dan sangat menuntut karena tahu akan hak-haknya, misalnya dalam konteks ini hak untuk tak terkena banjir atau menghabiskan waktu produktifnya di jalan raya. Jokowi-Ahok tampaknya memang paham betul tipikal itu.
Oleh karena itu bisa dipahami kenapa Ahok melakukan pola komunikasi politik baru dengan mengunggah videonya yang marah-marah ke jajaran birokrasi Jakarta karena tidak becus kerjanya. Untuk sementara waktu cara itu sangat brilian menyampaikan pesan ke warga bahwa pasangan ini bekerja. Karena mereka paham tak akan ada perbaikan instan di kota sebesar ini dengan sistem anggaran yang rumit.
Tapi jika kondisi terus memburuk, masyarakat pun tak bisa terlena lagi dan mulai akan menyerang pasangan ini. Sebelum mencapai titik kulminasi, langkah yang benar-benar konkret harus dipertontonkan. Jokowi-Ahok jangan berlindung di rumitnya sistem anggaran karena apologi seperti itu tak bisa dicerna warga.
Kalau belakangan Jokowi bergaya jadi koboi, harusnya sekaligus Jokowi perbaiki berbagai hal yang bisa diperbaiki dengan dana taktis Pemprov DKI Jakarta, tak perlu menunggu APBD 2013 yang praktis paling cepat cair pada Maret-April.
Misalnya untuk menangani banjir yang sudah diketahui titiktitiknya, kerahkan para pekerja padat karya membersihkan saluran air, pasti skala banjir akan berkurang.
Untuk macet,masih banyak potensi untuk menguranginya hanya dengan meningkatkan ketertiban. Di sini kemampuan pendekatan dan negosiasi Jokowi yang sangat terkenal itu bisa dimanfaatkan, misalnya dengan mendekati Polda Metro Jaya agar lebih keras menertibkan lalu lintas. Jokowi harus ingat benar untuk tidak terjebak dalam suatu panic decision making. Misalnya wacana pembatasan kendaraan pelat nomor ganjil genap dan wacana Jakarta bebas premium.
Pola itu bisa dengan mudah diartikan warga sebagai kebuntuan pasangan Jokowi-Ahok sehingga beralih ke solusi instan dalam mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya demi menekan kemacetan. Jangan sampai sumbu kesabaran warga Jakarta habis tersulut menunggu bukti janji Jokowi-Ahok.
(maf)