Demonstrasi anarkistis

Demonstrasi ribuan perangkat desa yang memblokade dua ruas jalan tol di depan Gedung DPR/MPR tidak mencerminkan perilaku masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Demonstrasi aparatur negara ini lebih mirip tindakan anarkistis yang sengaja ingin mengacaukan ketertiban umum dengan memblokade jalan tol dan membuat kericuhan. Akibat ulah yang tidak pantas dilakukan oleh perangkat pemerintahan desa ini, kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan Ibu Kota yang sedang dipadati jutaan kendaraan saat jam masuk kerja. Demonstrasi ini telah menyusahkan orang lain dan mengacaukan ketertiban umum.

Aksi demo dengan memblokade jalan tol sebelumnya juga dilakukan massa buruh saat menyampaikan tuntutan. Akibat itu, kekacauan terjadi di seluruh urat nadi Jakarta. Pertanyaan besar kita, mengapa aksi-aksi tidak simpatik seperti ini terulang kembali? Bukankah pemblokadean jalan adalah tindakan melanggar hukum yang harus segera dibubarkan oleh aparat kepolisian? Mengapa polisi sebagai pengayom dan pelindung ketertiban Jakarta lamban mengantisipasi situasi seperti ini?

Bukankah polisi memiliki perangkat, personel, dan payung hukum untuk mencegah demo-demo anarkistis? Saat massa mulai memblokade jalan tol dengan pagar besi, mengapa tidak langsung dibubarkan? Kemarin pagi hampir semua warga Jakarta mengeluhkan demo anarkistis dan kelambanan penanganannya. Pesan perbaikan nasib perangkat desa yang diusung demonstran kabur tak berbekas akibat ulah mereka sendiri.

Kini sulit mengajak publik untuk peduli dengan nasib mereka.Ada kecenderungan penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa mulai mengarah pada tindakan radikal dan anarkistis. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah dan aparat kepolisian bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Terlepas demo ini ada yang menggerakkan atau tidak, ada agenda politik atau tidak, tapi aksi semacam ini tidak boleh ditoleransi.Jika tidak ada tindakan tegas, akan datang massa lain yang menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang sama untuk menarik perhatian.

Pemerintahan yang lemah dan tidak solid akan menjadi sasaran empuk aksi-aksi semacam ini. Rupanya, massa dan penggeraknya sudah paham betul pemerintah kita sedang galau, ragu-ragu, dan tidak berani mengambil risiko sekalipun itu untuk membela kepentingan masyarakat. Polisi terlampau persuasif menoleransi aksi demo pemblokadean jalan tol yang jelas-jelas menyebabkan kekacauan luas.

Lantas, di mana peran negara terhadap rakyatnya jika tindakan demikian terus berulang? Jika memang ada pihak yang sengaja menggerakkan demodemo semacam ini, mereka akan mendapatkan ruang begitu besar untuk mengulangi aksi-aksi pada lain waktu. Tanpa ketegasan dalam penegakan hukum, orang akan mudah membuat kekacauan dengan dalih mencari perhatian terhadap tuntutannya.

Mungkin tidak hanya jalan tol yang diblokade dan dirusak fasilitasnya, sangat mungkin berikutnya fasilitas vital lain akan diduduki untuk memaksa pemerintah memenuhi tuntutannya. Massa kian beringas dan anarkistis karena pemerintah telah kehilangan wibawa.Kasus korupsi yang tiada pernah berakhir dan perilaku elite pejabat negara yang tidak peka adalah sumber ketidakpercayaan masyarakat.

Ketidaktegasan kepemimpinan nasional juga menjadi faktor penyebab hilangnya kewibawaan negara itu.Jika telah kehilangan wibawa, suatu negara bisa masuk kategori negara yang lemah.Lemah di mata rakyatnya sendiri dan lemah di hadapan negara lain. Mudah-mudahan negeri ini tidak sedang menuju ke arah sana.