Warning masyarakat sipil

Sindonews.com - Masyarakat sipil atau dikenal dengan civil society akan bergerak semakin masif ketika negara mengalami pelemahan peran dan fungsinya. Krisis kewibawaan negara akhir-akhir ini ditandai dengan makin banyaknya kasus korupsi yang menjerat para pejabat negara, konflik elite yang tidak produktif, adu kekuatan yang disebabkan ego sektoral antarelemen negara, serta pembiaran penanganan kasus-kasus besar demi keuntungan politik, ekonomi maupun atas pertimbangan pencitraan.

Tanda-tanda itu hampir semua sudah terjadi dan menjadi suguhan sehari-hari di ruang publik kita. Masyarakat semakin jenuh, muak, dan akhirnya putus asa melihat tingkah polah para elite. Kejenuhan itu akan berdampak pada krisis kepercayaan kepada negara, baik elitenya maupun lembaganya. Sementara di luar negara, pertumbuhan kelas menengah Indonesia menunjukkan angka yang semakin signifikan. Jumlah kelompok yang kian mapan secara ekonomi ini tentu memiliki tuntutan lebih dalam pelayanan publik yang diselenggarakan negara.

Mereka kaum mapan dan kritis, memiliki jaringan luas, piawai menyampaikan pendapat, jago menggalang dukungan melalui media sosial (Facebook, Twitter),dan cukup andal berkawan dengan media massa. Kemampuan masyarakat sipil meningkat pesat. Namun, sayang peningkatan kemampuan masyarakat itu tidak dibarengi atau tepatnya diimbangi oleh kemampuan negara, aparaturnya maupun institusinya. Kita lihat ketimpangan itu semakin hari semakin jauh.

Sektor non-negara (civil society) begitu lincah seperti gerakan seekor cheetah.Adapun negara yang minimal harus bisa mengikuti gerakan cheetah belum juga mampu melepaskan diri dari belenggu kepentingan sempit jangka pendek yang tak lepas dari seputar perebutan kekuasaan. Mesin-mesin birokrasi yang harusnya lincah memberi pelayanan kepada masyarakat dengan tulus ternyata masih banyak yang mengecewakan. Pelayanan masih lamban dan berbiaya tinggi. Memang tidak semua sisi negara lamban.

Sebenarnya banyak cheetah kecil yang ada di sana.Tapi entah mengapa, birokrat dan pejabat yang lincah itu seperti tidak mampu bergerak cepat seperti halnya cheetah dirim babelantara yang begitu peka melihat peluang, menghitung kemungkinan, dan mengeksekusinya dengan cepat. Maka wajar kalau sekarang masyarakat sipil gemas melihat kondisi itu. Muncullah berbagai gerakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang harus diisi oleh negara.

Sebut saja Indonesia Memilih,Indonesia Berkibar, Indonesia Setara,Indonesia Mengajar, Indonesia Bersih,dan seterusnya. Fenomena gerakan masyarakat sipil itu wajar sebagai konsekuensi krisis kewibawaan negara.Mereka memiliki harapan lebih kepada negara, tapi harapan itu tidak segera dipenuhi.

Penyelenggara negara yang peka mestinya melihat gerakangerakan itu sebagai early warning system (peringatan dini) untuk segera berbenah dan berubah. Jika kepekaan kepemimpinan pun sudah hilang, sangat mungkin gerakan masyarakat sipil ini bisa mengkristal menjadi gerakan pembangkangan sosial. Kita berharap situasi seperti itu tidak terjadi.Tapi pemerintah dan penyelenggara negara harus ingat, letupan-letupan kejadian di daerah sudah bisa dikategorikan sebagai pembangkangan sosial.

Yang perlu segera dicegah adalah menyatunya kekecewaan itu dalam bentuk gerakan nasional masyarakat sipil secara masif. Semua kembali kepada para pemimpin dan penyelenggara negara. Tidak ada jalan lain kecuali mereka segera berintrospeksi, tidak mengumbar percekcokan elite yang tidak mendidik, kembali pada falsafah sebagai abdi masyarakat, serta sebisa mungkin berbicara dan bertindak sebagai negarawan.

Harus diingat, negarawan bukanlah produk dari rekayasa pencitraan, tapi label yang disematkan masyarakat kepada pemimpin karena sikap dan tindakannya yang sungguh-sungguh bekerja untuk negara dan rakyatnya.