Pemilihan anggota Komnas HAM tak serius
Selasa, 23 Oktober 2012 - 16:08 WIB
Pemilihan anggota Komnas HAM tak serius
A
A
A
Sindonews.com - Komisi III DPR RI telah mengajukan 13 nama anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun keberhasilan Komisi III menjaring 13 nama anggota komisioner Komnas HAM bukan tanpa catatan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komnas HAM memberikan beberapa catatan kepada Komisi III. Di antaranya adalah, selama proses fit and proper test, anggota komisi III dinilai tidak banyak yang secara penuh mengikuti proses seleksi dan terkesan hanya main-main.
"Koalisi memberikan catatan terhadap proses fit and proper test, dimana selama proses tersebut, tidak banyak anggota Komisi III yang secara penuh mengikuti proses seleksi dan terkesan hanya formalitas," jelas Kadiv Pemantauan Impunitas Komunitas untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Lantaran hal itu, koalisi berharap DPR dapat bekerja sama dengan Komnas HAM untuk mendukung program kerja (Proker) yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.
Tak hanya itu, mereka juga diminta agar mau mendengar masukan Komnas HAM dalam pembahasan berbagai kebijakan yang akan berdampak pada hak asasi manusia.
"DPR agar mau bekerja sama dengan Komnas HAM dan mau mendengarkan masukan yang berdampang pada hak asasi manusia," katanya.
Namun keberhasilan Komisi III menjaring 13 nama anggota komisioner Komnas HAM bukan tanpa catatan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komnas HAM memberikan beberapa catatan kepada Komisi III. Di antaranya adalah, selama proses fit and proper test, anggota komisi III dinilai tidak banyak yang secara penuh mengikuti proses seleksi dan terkesan hanya main-main.
"Koalisi memberikan catatan terhadap proses fit and proper test, dimana selama proses tersebut, tidak banyak anggota Komisi III yang secara penuh mengikuti proses seleksi dan terkesan hanya formalitas," jelas Kadiv Pemantauan Impunitas Komunitas untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Lantaran hal itu, koalisi berharap DPR dapat bekerja sama dengan Komnas HAM untuk mendukung program kerja (Proker) yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.
Tak hanya itu, mereka juga diminta agar mau mendengar masukan Komnas HAM dalam pembahasan berbagai kebijakan yang akan berdampak pada hak asasi manusia.
"DPR agar mau bekerja sama dengan Komnas HAM dan mau mendengarkan masukan yang berdampang pada hak asasi manusia," katanya.
(mhd)
