SBY: Usut perjalanan dinas fiktif PNS
Kamis, 04 Oktober 2012 - 14:27 WIB
SBY: Usut perjalanan dinas fiktif PNS
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut perjalanan dinas fiktif yang banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah kementerian dan lembaga negara.
"Secara umum kami cuma katakan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengadaan barang dan jasa, antara lain perjalanan dinas. (SBY mengatakan) silakan tindak sesuai ketentuan," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Kamis (4/10/2012).
Atas permintaan tersebut, Hadi mengatakan akan segera menindaklanjuti. "Tentu semua akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tuturnya.
Hadi mengatakan kasus ini menyangkut sistem. Maka pihaknya meminta semua pengelola keuangan negara mengotomatiskan semua biaya perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas cocok dengan data sumber. "Sehingga otomatis bisa ketahuan," katanya.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan pemicu dari maraknya perjalanan dinas fiktif lantaran adanya oknum PNS tertentu yang telah menyiapkan tiket palsu.
"Oknum bisa saja menyiapkan tiket yang palsu, dokumen palsu. Bisa saja. Itu bukan tugas kita. Tapi ini bisa diatasi. Kalau masing-masing membuat otomasi," tutupnya.
"Secara umum kami cuma katakan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengadaan barang dan jasa, antara lain perjalanan dinas. (SBY mengatakan) silakan tindak sesuai ketentuan," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Kamis (4/10/2012).
Atas permintaan tersebut, Hadi mengatakan akan segera menindaklanjuti. "Tentu semua akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tuturnya.
Hadi mengatakan kasus ini menyangkut sistem. Maka pihaknya meminta semua pengelola keuangan negara mengotomatiskan semua biaya perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas cocok dengan data sumber. "Sehingga otomatis bisa ketahuan," katanya.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan pemicu dari maraknya perjalanan dinas fiktif lantaran adanya oknum PNS tertentu yang telah menyiapkan tiket palsu.
"Oknum bisa saja menyiapkan tiket yang palsu, dokumen palsu. Bisa saja. Itu bukan tugas kita. Tapi ini bisa diatasi. Kalau masing-masing membuat otomasi," tutupnya.
(rsa)
