Bambang: Dipo Alam menukangi data
Senin, 01 Oktober 2012 - 13:29 WIB
Bambang: Dipo Alam menukangi data
A
A
A
Sindonews - Sekertaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam disinyalir melakukan rekayasa data untuk mengkatrol citra Demokrat. Hal tersebut disampaikan politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo yang curiga Dipo "menukangi" data.
Bambang menduga Dipo melakukan manuver operasi politik secara sistematis untuk mengembalikan citra Demokrat dan SBY.
Menurutnya, sepanjang 2009 sampai September 2012, tren kasus hukum yang melibatkan tokoh dan kader Partai Demokrat disemua tingkatan terus meningkat.
"Dipo Alam berbohong jika terkait data kepala daerah yang bermasalah kasus hukum didominasi oleh kader Partai Golkar," ungkapnya.
Dia mengatakan, jika dilihat dari dua periode masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), justru kasus-kasus besar menyeret kader dari Partai Demokrat. "Saya curiga Dipo menukangi data," ujar Bambang, Senin (1/10/2012).
"Jadi, sesungguhnya kalau Dipo tidak memilah-milah data dan merekayasanya, bisa jadi Partai Demokrat berada pada nomor urut satu dan bukan sebagaimana dibilang Dipo berada di nomor urut tiga dalam hal jumlah atau trend terbanyak kader partai yang bermasalah hukum," tambahnya.
Sebelumnya, Dipo membeberkan sebanyak 176 pejabat tersandung kasus. Mayoritas mereka berasal dari Partai Golkar sebanyak 64 orang, 32 orang dari PDIP, dan 20 orang dari Partai Demokrat.
Tak hanya itu, 17 orang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 9 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tujuh orang Partai Amanat Nasional (PAN), empat orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua orang dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan PNI Marhaen, PPD, PKPI dan Partai Aceh masing-masing satu orang.
Selain dari kalangan parpol, dari kalangan birokrat atau TNI sebanyak 6 orang, independen (non partai) delapan orang dan gabungan partai sebanyak tiga orang.
Bambang menduga Dipo melakukan manuver operasi politik secara sistematis untuk mengembalikan citra Demokrat dan SBY.
Menurutnya, sepanjang 2009 sampai September 2012, tren kasus hukum yang melibatkan tokoh dan kader Partai Demokrat disemua tingkatan terus meningkat.
"Dipo Alam berbohong jika terkait data kepala daerah yang bermasalah kasus hukum didominasi oleh kader Partai Golkar," ungkapnya.
Dia mengatakan, jika dilihat dari dua periode masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), justru kasus-kasus besar menyeret kader dari Partai Demokrat. "Saya curiga Dipo menukangi data," ujar Bambang, Senin (1/10/2012).
"Jadi, sesungguhnya kalau Dipo tidak memilah-milah data dan merekayasanya, bisa jadi Partai Demokrat berada pada nomor urut satu dan bukan sebagaimana dibilang Dipo berada di nomor urut tiga dalam hal jumlah atau trend terbanyak kader partai yang bermasalah hukum," tambahnya.
Sebelumnya, Dipo membeberkan sebanyak 176 pejabat tersandung kasus. Mayoritas mereka berasal dari Partai Golkar sebanyak 64 orang, 32 orang dari PDIP, dan 20 orang dari Partai Demokrat.
Tak hanya itu, 17 orang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 9 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tujuh orang Partai Amanat Nasional (PAN), empat orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua orang dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan PNI Marhaen, PPD, PKPI dan Partai Aceh masing-masing satu orang.
Selain dari kalangan parpol, dari kalangan birokrat atau TNI sebanyak 6 orang, independen (non partai) delapan orang dan gabungan partai sebanyak tiga orang.
(hyk)
