Pengamat: Pemerintah melakukan kebohongan publik

Sindonews.com - Pemerintah dinilai tidak jujur dalam melakukan komunikasi dan membuat kebijakan kepada rakyat. Bahkan, pemerintah selama ini dinilai telah membangun kebohongan publik dengan tidak menyampaikan efek dari kebijakan yang telah diambil.

Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, saat ini banyak kebijakan pemerintah yang seolah-olah pro rakyat, padahal sebenarnya menyengsarakan rakyat.

"Padahal kalau mau dipahami, dalam hal kecil dari teori komunikasi yang baik adalah keharusan adanya kejujuran. Kalau ada tipu dan kebohongan, maka itu komunikasi yang buruk. Apalagi ini dalam konteks pemerintah, hal semacam ini sangat fatal," katanya di Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Dia mengungkapkan, kebijakan pengurangan ataupun pembatasan subsidi BBM, dimana pemerintah seolah-olah mengaku berani mengambil kebijakan tak populis. Padahal sebenarnya, hal itu bisa saja mengandung misi tertentu, padahal berbagai upaya untuk tidak menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) bisa dilakukan.

"Kita kan tidak diberi tahu kenapa ekspor batubara digenjot terus, sementara pasokan untuk listrik sangat kecil. Kemudian kita juga tidak tahu siapa yang mendapat keuntungan dari pengurangan subsidi BBM. Makanya model komunikasi pemerintah saya katakan sangat jelek, bahkan mengarah pada kebohongan," ujarnya.

Menurutnya, selama ini pemimpin selalu merasa punya kebijakan terbaik, lalu semua masukan hanya diminta saja. Padahal, masukan itu tidak untuk dijalankan.

"Kebijakan, dan pendapat pemerintah saja yang jalan, pendapat lain tidak. Ini juga fatal bagi demokrasi kita," tandasnya.