KPK khilaf atau ditekan

KALAU ini benar, bisa menjadi preseden buruk. Bagaimana salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, dengan gamblang membuat pernyataan akan ada menteri yang menjadi tersangka dan menjadi berita menarik di seluruh media. Tetapi berita menarik itu tiba-tiba dibantah oleh Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi.

Bantahan Jubir KPK ini muncul setelah berita akan adanya menteri yang menjadi tersangka berlangsung satu minggu. Yang menjadi agak janggal, mengapa bantahan itu dilakukan setelah berita itu tersebar dan menjadi hot issue selama satu minggu? Mengapa sebelum satu minggu itu, kalau berita akan ada menteri menjadi tersangka tidak benar, Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK yang merilis pernyataan itu meralatnya sendiri. Hal inilah yang mengusik di benak kita.

Ada apa? Apakah memang Bambang Widjojanto keliru atau khilaf membuat pernyataan? Kalau dianggap keliru, juga mengundang pertanyaan: masak sekelas Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK gegabah membuat pernyataan yang bisa memberi dampak sangat besar. Misalnya, oke kalau memang Bambang khilaf, mengapa tidak membuat klarifikasi sendiri, bukan Jubir KPK yang memberikan pernyataan bantahan.

Sebab, ketika pernyataan bantahan itu disampaikan Jubir KPK, itu memberi kesan kalangan internal KPK tidak satu visi dan masing-masing boleh membuat pernyataan sendiri-sendiri. Atau, kita mengira-ngira mengapa Jubir KPK sampai membuat bantahan, apakah karena ada tekanan dari luar KPK yang merasa keberatan akan ada menteri yang menjadi tersangka. Kalau memang persoalan tersebut yang menjadi penyebab ada bantahan dari jubir KPK, juga tidak pas.

Bukankah para pimpinan KPK selalu berbicara terbuka ke publik, bahwa lembaga ini independen dan steril dari tekanan mana pun. Bahkan Ketua KPK Abraham Samad termasuk sering membuat pernyataan: KPK tidak takut dengan siapa pun. KPK lembaga yang sangat terhormat dan berwibawa karena mengemban tugas berat memerangi korupsi. Karena itu, lembaga ini harus dijaga, baik oleh mereka yang ada di dalam maupun di luar KPK.

Harapan kita adalah agar KPK tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga pada setiap tindakan yang terkait dengan pemberantasan korupsi, publik meyakini hal itu tindakan yang benar. KPK sebagai lembaga dan mereka yang ada di dalamnya harus mulai sensitif dengan gunjingan di luar, di mana ada sebagian yang meragukan “kredibilitasnya”.

“Kredibilitas” yang digunjingkan ini, apakah KPK bersikap independen yang bekerja berdasarkan kepentingan publik dan pertimbangan prioritas atau lembaga ini mulai “bekerja” berdasarkan order-order kepentingan dari luar KPK. Sensitivitas ini perlu dimiliki KPK agar lembaga terhormat ini tetap menjadi harapan masyarakat yang sudah sangat lama merindukan negara ini benar-benar bisa bebas dari korupsi.

Publik tentu sangat jengah melihat negeri ini dipenuhi koruptor. Di mana-mana ada korupsi, sampai-sampai kita tidak bisa menyebutkan suatu tempat yang bebas dari korupsi. Sebab, di Kementerian Agama, tepatnya dalam satu divisi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan kitab suci Alquran, ternyata ada juga korupsi. Padahal itu proyek pengadaan kitab suci, tetap saja dikorupsi. Inilah tantangan berat KPK untuk membersihkan negeri ini dari cengkeraman korupsi.

Karena itu, KPK sebagai lembaga terhormat dan mereka yang mendapat amanat duduk di dalamnya untuk menjalankan tugas berat tersebut tidak “main-main” hanya untuk kepentingan tertentu dan sekadar untuk mendiskreditkan pihak tertentu. KPK dan mereka yang di dalamnya harus bebas dan berani melawan tekanan sehingga pekerjaan yang dijalankan itu, meskipun berat, tetap bisa berjalan lurus.