Presiden isyaratkan reshuffle lagi
Sabtu, 11 Agustus 2012 - 05:43 WIB
Presiden isyaratkan reshuffle lagi
A
A
A
Sindonews.com - Permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menteri yang tidak bisa bekerja maksimal mundur mengisyaratkan bakal ada reshuffle kabinet lagi.
Pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan, berdasarkan aturan yang tercantum di dalam UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara, tidak ada satu pun batasan waktu yang diberikan bagi Presiden untuk merombak kabinetnya. Apalagi jika para pembantunya itu sudah tidak fokus bekerja.
“Ada beberapa menteri parpol yang berkonsentrasi untuk persiapan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu (pilpres) di 2014. Adapun menteri nonparpol ada juga yang kinerjanya terus menurun,” tuturnya saat dihubungi SINDO kemarin.
Menurut dia, ada alasan kuat bagi Presiden SBY melakukan reshuffle. Pertama, menteri- menteri lebih banyak sibuk di partai politik ketimbang di pemerintahan. Kedua, sejumlah menteri sering kali bermanuver dan menunjukkan kinerja buruk.
Kedua faktor tadi ditujukan baik kepada menteri yang berasal dari parpol maupun menteri-menteri nonparpol.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden SBY sempat menegur para menterinya yang sibuk berpolitik agar mengundurkan diri. Siapa menteri yang dibidik? Sampai saat ini belum ada kejelasan.
Namun, banyak kalangan menduga, teguran keras Presiden SBY itu tidak hanya ditujukan kepada menteri yang berasal dari parpol, tapi juga dari kalangan profesional yang suka berakrobat dan tak paham tata negara.
Sejumlah menteri nonparpol yang diketahui selalu menjadi sorotan lantaran dinilai berkinerja tidak maksimal antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo, dan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto berpendapat, bangunan koalisi pemerintahan di dalam Setgab saat ini terlihat semakin rapuh lantaran parpol anggota koalisi bersiap-siap mengadu nasib di Pemilu 2014.
Karena itu, sangat wajar jika Presiden SBY mengingatkan agar menteri yang sibuk mengurus parpol untuk mundur. Dia menilai bangunan koalisi memang sudah cacat sejak lahir.
Sekarang ini ada dua problem mendasar dalam koalisi, salah satunya adalah cacat bawaan konsep koalisi dalam sistem presidensialisme.
“Koalisi tampaknya akan semakin rapuh dan cenderung menjadi alat sandera plus delegitimasi terkait dengan kian eskalatifnya kepentingan Pemilu 2014,” tegasnya.
Ditanya soal menteri yang tersangkut kasus korupsi, Gun Gun mengungkapkan, Presiden harus dengan demonstratif memberhentikan menteri yang bersangkutan jika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut akan memperbaiki citra SBY.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menganggap imbauan Presiden kepada para menterinya agar fokus bekerja itu tidak hanya ditujukan kepada menteri dari parpol, tetapi juga untuk menteri nonparpol.
“Poin penting pernyataan Presiden ini yang harus digarisbawahi, yakni seluruh anggota kabinet harus bekerja secara maksimal. Baik menteri dari kalangan parpol maupun nonpartai politik,” tegasnya.
Pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan, berdasarkan aturan yang tercantum di dalam UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara, tidak ada satu pun batasan waktu yang diberikan bagi Presiden untuk merombak kabinetnya. Apalagi jika para pembantunya itu sudah tidak fokus bekerja.
“Ada beberapa menteri parpol yang berkonsentrasi untuk persiapan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu (pilpres) di 2014. Adapun menteri nonparpol ada juga yang kinerjanya terus menurun,” tuturnya saat dihubungi SINDO kemarin.
Menurut dia, ada alasan kuat bagi Presiden SBY melakukan reshuffle. Pertama, menteri- menteri lebih banyak sibuk di partai politik ketimbang di pemerintahan. Kedua, sejumlah menteri sering kali bermanuver dan menunjukkan kinerja buruk.
Kedua faktor tadi ditujukan baik kepada menteri yang berasal dari parpol maupun menteri-menteri nonparpol.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden SBY sempat menegur para menterinya yang sibuk berpolitik agar mengundurkan diri. Siapa menteri yang dibidik? Sampai saat ini belum ada kejelasan.
Namun, banyak kalangan menduga, teguran keras Presiden SBY itu tidak hanya ditujukan kepada menteri yang berasal dari parpol, tapi juga dari kalangan profesional yang suka berakrobat dan tak paham tata negara.
Sejumlah menteri nonparpol yang diketahui selalu menjadi sorotan lantaran dinilai berkinerja tidak maksimal antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo, dan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto berpendapat, bangunan koalisi pemerintahan di dalam Setgab saat ini terlihat semakin rapuh lantaran parpol anggota koalisi bersiap-siap mengadu nasib di Pemilu 2014.
Karena itu, sangat wajar jika Presiden SBY mengingatkan agar menteri yang sibuk mengurus parpol untuk mundur. Dia menilai bangunan koalisi memang sudah cacat sejak lahir.
Sekarang ini ada dua problem mendasar dalam koalisi, salah satunya adalah cacat bawaan konsep koalisi dalam sistem presidensialisme.
“Koalisi tampaknya akan semakin rapuh dan cenderung menjadi alat sandera plus delegitimasi terkait dengan kian eskalatifnya kepentingan Pemilu 2014,” tegasnya.
Ditanya soal menteri yang tersangkut kasus korupsi, Gun Gun mengungkapkan, Presiden harus dengan demonstratif memberhentikan menteri yang bersangkutan jika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut akan memperbaiki citra SBY.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menganggap imbauan Presiden kepada para menterinya agar fokus bekerja itu tidak hanya ditujukan kepada menteri dari parpol, tetapi juga untuk menteri nonparpol.
“Poin penting pernyataan Presiden ini yang harus digarisbawahi, yakni seluruh anggota kabinet harus bekerja secara maksimal. Baik menteri dari kalangan parpol maupun nonpartai politik,” tegasnya.
(lns)
