Kinerja ekonomi vs pungli

Sindonews.com - Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu menyuguhkan optimisme di tengah gejolak perekonomian global yang cenderung menakutkan.

Tengok saja, pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 6,4 persen pada triwulan kedua tahun ini. Hal itu juga berarti terjadi pertumbuhan sekitar 2,8 persen dibanding triwulan pertama pada tahun yang sama. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 6,3 persen sepanjang semester pertama tahun ini. Untuk dua triwulan mendatang pemerintah optimistis angka pertumbuhan itu akan lebih baik. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja pertumbuhan ekonomi yang kinclong tersebut didukung oleh pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang yang mencapai 3,94 persen.

Belanja pemerintah termasuk belanja modal yang biasanya masih minim pada triwulan kedua kali ini melonjak mencapai sebesar Rp384,5 triliun, bandingkan belanja pemerintah pada triwulan pertama yang hanya tercatat Rp244,9 triliun. Dukungan yang di luar prediksi adalah realisasi penanaman modal baik dalam maupun luar negeri yang cukup besar sekitar 8 persen. Sebelumnya sejumlah ekonom telah memprediksi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik, bahkan Indonesia berpeluang menggabungkan diri dengan negaranegara pertumbuhan ekonomi tercepat.

Negara yang masuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi tercepat dikenal dengan julukan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Sekadar menajamkan ingatan, BRICS dipopulerkan oleh Goldman Sachs pada 2011.Gabungan pertumbuhan ekonomi lima negara tersebut, menurut prediksi Goldman Sachs, akan mampu menandingi ekonomi negara maju mendatang. Dalam pandangan Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan, Indonesia berpeluang menyusul pertumbuhan ekonomi India.

“Untuk menggantikan India di BRICS mungkin tidak, setidaknya mendekati pertumbuhan ekonomi India,” ungkap Fauzi beberapa pekan sebelum BPS mengumumkan kinerja ekonomi nasional pada triwulan kedua tahun ini.

Negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat ditandai dengan pendapatan domestik bruto (GDP) di atas USD1 triliun.Saat ini GDP Indonesia tercatat USD940 miliar. Melihat fakta-fakta tersebut, bukanlah isapan jempol belaka kalau Indonesia bisa bersanding dengan negara pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Namun, di balik optimisme mencatatkan diri dalam negara pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Setidaknya ada tiga hal yang belakangan ini ramai diperbincangkan di kalangan pelaku bisnis, mulai dari persoalan daya saing yang masih lemah, potensi konflik yang cukup tinggi, hingga persoalan pungutan liar (pungli) di sentra-sentra bisnis yang kini dikeluhkan para pengusaha.

Dari sisi daya saing, Indonesia harus diakui masih tertinggal jauh dibanding sejumlah negara tetangga misalnya Malaysia. Berdasarkan publikasi dari World Economic Forum pada 2011, peringkat daya saing Indonesia bertengger di level 46 dari 142 negara yang disurvei. Yang menarik, sumber dari kelemahan daya saing tersebut bukan terletak pada upah pekerja sebagaimana menjadi problem pada sejumlah negara, melainkan justru disebabkan iklim birokrasi yang masih ruwet dan cenderung tidak bersahabat pada dunia usaha.

Munculnya berbagai pungli yang belakangan ini banyak dikeluhkan para pelaku bisnis adalah dampak dari persoalan birokrasi yang ruwet sehingga tidak melahirkan transparansi. Berbagai praktik pungli memang tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan dunia bisnis, tetapi setidaknya pemerintah bisa meminimalisasi sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan yang akan berujung pada pelemahan daya saing. Kalau pungli saja tak bisa diminimalisasi, bagaimana bisa memacu dengan cepat pertumbuhan ekonomi.