SBY siapkan reshuffle kedua

Sindonews.com - Peringatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap para menteri dari parpol yang sibuk berpolitik diprediksi bisa berujung pada reshuffle kabinet.

“Presiden tentu akan mencermati kinerja dan sikap para menterinya dari parpol setelah memberi warning pekan lalu. Kalau ada menteri yang tidak berubah, kinerjanya di pemerintahan lebih sering terganggu oleh agenda di partainya, tentu akan ada tindakan berikutnya. Sangat mungkin terjadi lagi reshuffle kabinet,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua di Jakarta, Rabu 25 Juli 2012.

Menurut Max, dari pidatonya saat membuka sidang kabinet paripurna pada Kamis 19 Juli 2012 lalu, Presiden SBY sangat serius dengan ucapannya. SBY, kata Max, merasa sangat gusar karena ada sejumlah menteri cenderung lebih memprioritaskan agenda partainya dalam upaya pemenangan Pemilu 2014 ketimbang menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Sebagai presiden, SBY tentu tidak mau orang yang telah ditunjuk dan dipercaya membantunya mengelola pemerintahan justru sibuk mengurus partainya sendiri. “Presiden ingin semua menteri, termasuk dari parpol konsentrasi dan fokus pada kerja pemerintahan. Harus ada upaya pembenahan dari menteri-menteri terkait. Pernyataan beliau pekan lalu tidak main-main. Pasti ada batas toleransinya,” kata Max.

Bukan tidak mungkin saat ini SBY telah memiliki catatan nama-nama menteri yang memang harus diganti karena kinerjanya mengecewakan. Namun, Presiden belum melakukannya karena berbagai pertimbangan. Sekadar mengingatkan, reshuffle pertama KIB II diumumkan pada 19 Oktober 2011. Saat itu sejumlah menteri diganti dan dirotasi.

Diberitakan sebelumnya, lantaran khawatir kinerja pemerintahannya terganggu menjelang tahun politik 2013-2014, SBY mengingatkan para menteri dari jajaran parpol agar mundur saja dari kabinet bila lebih mementingkan urusan politik. Menurut SBY, setelah Agustus 2012, masa-masa pemanasan tahun politik akan segera dimulai. Saat itulah para menteri dari parpol mau tidak mau harus membagi konsentrasi antara tugas pemerintahan dan tugas politik demi pemenangan partainya menghadapi Pemilu 2014.

SBY tidak secara spesifik menunjuk atau menyebut menteri yang dimaksudnya. Namun, di jajaran KIB II, saat ini ada 18 menteri yang berasal dari parpol. Beberapa di antaranya ketua umum.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri melihat Presiden SBY wajar-wajar saja, baik untuk menteri dari parpol maupun nonparpol. Menurut dia, peringatan tersebut hanya mengingatkan agar para menteri pintar-pintar menyusun prioritas dan membagi waktu.

Karena itu, dia tidak melihat bahwa peringatan SBY tersebut bisa berujung pada reshuffle sejumlah menteri dari parpol. “Saya kira peringatan itu baik untuk kinerja kabinet secara keseluruhan. Namun, itu juga tidak bisa diartikan bahwa menteri parpol harus mundur dari parpolnya. Jangan salah karena poinnya tidak di situ, tapi pada kinerjanya,” ungkapnya.

Hanif justru melihat bahwa pengalaman Indonesia sejak kemerdekaan, menteri parpol banyak yang bisa bekerja dengan baik. Jadi, semua bergantung pada pribadi masing-masing, bukan soal menjabat di partai atau tidak. Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, PAN justru mendorong agar kader PAN di kabinet dapat bekerja serius dan baik.

Itulah kontribusi PAN untuk pemerintahan dan negara. “Bagi PAN, tidak menarik menterinya dari kabinet, dengan alasan yakni; Pertama, anggota kabinet dari PAN memiliki kinerja baik dan telah menjadi penyanggah pemerintahan. Kedua, karena struktur, sistem, dan budaya organisasi PAN sudah berjalan dengan baik, efektif, dan partisipatoris,” ungkapnya.