Basrief: Kejagung memang rawan korupsi
Senin, 16 Juli 2012 - 15:00 WIB
Basrief: Kejagung memang rawan korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Jaksa Agung Basrief Arif tidak menyanggah tudingan yang menyebut lembaga yang dipimpinnya adalah lembaga penegak hukum yang paling rawan terjadi tindak pidana korupsi.
"Saya kira kalau rawan bisa saja. Begitu besar institusi ini, begitu banyak jaksa yang ada di Indonesia. Ada sekira 8.000 Jaksa, dengan pegawai mencapai 15.000-20.000 orang. Kalau dikatakan rawan, saya tidak bisa menyanggah," kata Jaksa Agung Basrief Arief di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/7/2012).
Namun, dia juga menegaskan tidak akan tinggal diam untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan. "Kejaksaan sudah berusaha memperbaiki kinerjanya, sehingga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 2011," ujarnya.
Menurutnya, data yang digunakan untuk menyebut Kejaksaan sebagai lembaga terkorup adalah data periode 2008-2010. "Pada tahun 2008-2010 sudah ada perbaikan, dari tidak jelas kemudian wajar dengan pengecualian terakhir tahun 2011 wajar tanpa pengecualian," ungkapnya.
Sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) menyebut Kejaksaan sebagai lembaga negara paling korup di Indonesia. Pasalnya, BPK menemukan sebanyak 473 kasus penyimpangan penggunaan anggaran di Kejaksaan.
Dari 473 penyimpangan penggunaan anggaran tersebut, sebanyak 427 kasus dengan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp5,4 triliun belum ditindaklanjuti Kejaksaan.
"Saya kira kalau rawan bisa saja. Begitu besar institusi ini, begitu banyak jaksa yang ada di Indonesia. Ada sekira 8.000 Jaksa, dengan pegawai mencapai 15.000-20.000 orang. Kalau dikatakan rawan, saya tidak bisa menyanggah," kata Jaksa Agung Basrief Arief di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/7/2012).
Namun, dia juga menegaskan tidak akan tinggal diam untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan. "Kejaksaan sudah berusaha memperbaiki kinerjanya, sehingga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 2011," ujarnya.
Menurutnya, data yang digunakan untuk menyebut Kejaksaan sebagai lembaga terkorup adalah data periode 2008-2010. "Pada tahun 2008-2010 sudah ada perbaikan, dari tidak jelas kemudian wajar dengan pengecualian terakhir tahun 2011 wajar tanpa pengecualian," ungkapnya.
Sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) menyebut Kejaksaan sebagai lembaga negara paling korup di Indonesia. Pasalnya, BPK menemukan sebanyak 473 kasus penyimpangan penggunaan anggaran di Kejaksaan.
Dari 473 penyimpangan penggunaan anggaran tersebut, sebanyak 427 kasus dengan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp5,4 triliun belum ditindaklanjuti Kejaksaan.
(lil)
