Masyarakat lupa pelanggaran HAM Prabowo

Sindonews.com - Melonjaknya elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di berbagai survei menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia telah melupakan kasus yang sempat menjerat Prabowo ketika aktif di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia).

Chief Executive Officer (CEO) Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Grace Natalie mengatakan, saat ini banyak masyarakat yang sudah melupakan kasus penculikan sejumlah aktivis pada 1997 lalu. Padahal, kasus yang dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu menjadi penyebab dikeluarkannya Prabowo dari ABRI ketika itu.

"Saat 1.219 responden ditanyakan apakah pernah mendengar Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatannya sebagai perwira TNI, karena terbukti bertanggung jawab atas hilangnya sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997? Mayoritas menjawab tidak tahu," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (9/7/2012).

Dia mengungkapkan, lebih dari 72,8 persen responden menjawab tidak tahu kasus itu. Berbeda saat responden ditanya mengenai kasus lumpur Lapindo yang menjerat calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Dia juga menilai, faktor publikasi media yang kurang terhadap kasus yang menyeret Prabowo itu juga membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Sementara, kalau soal lumpur Lapindo, semua media meliput dan terus menerus memberitakannya.

Seperti diketahui, hasil survei SMRC yang dilakukan pada 20-30 Juni 2012 menempatkan Prabowo dengan elektabilitas tertinggi, yakni 10 persen. Tapi, popularitas Prabowo berada di urutan ketiga dengan 78,8 persen, setelah Megawati Soekarno Putri dengan 93,7 persen, dan Jusuf Kalla dengan 88,9 persen.