DPR Sesalkan PMI Dilarang Pulang tapi TKA Dibiarkan Masuk Indonesia

JAKARTA - Pemerintah meminta agar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia agar tidak pulang ke Indonesia menyusul semakin seriusnya penyebaran virus Corona atau COVID-19 baik di Indonesia maupun Malaysia.

Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki mengapresiasi kebijakan Menko PMK Muhadjir Effendy dengan menyediakan beras 1,38 juta ton di Bulog, sembari meminta agar para migran kita di Malaysia tidak pulang per 27 Maret 2020.

“Tinggal di tempat masing-masing dan tidak berfikir untuk pulang ke Tanah Air memang pilihan yang lebih aman, dibanding dengan berisiko menyebar virus jika harus melakukan perjalanan pulang,” ujar Politikus PAN ini dalam keterangannya, Rabu (1/4/2020).

Memasuki fase kedua kebijakan lockdown di Malaysia, Zainuddin mengaku terus mendapat desakan dari banyak PMI yang ada di Kuala Lumpur agar mendorong pemerintah segera membantu mereka yang menghadapi menipisnya persediaan pangan.

"Persediaan itu penting, tetapi tidak kalah pentinganya lagi pemerintah harus menjamin distribusi dan akses bantuan beras sampai di tangan PMI kita di luar negeri," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Dirinya meminta pemerintah untuk bisa memastikan ketersediaan beras dalam jumlah cukup itu bisa di tangan mereka yang sedang terhimpit kebijakan lockdown. Namun, Anggota DPR dari Dapil Jatim X Gresik dan Lamongan, dapil yang memiliki PMI di Malaysia dalam jumlah yang cukup banyak itu menyayangkan kebijakan Menko PMK tersebut sepertinya tidak diikuti oleh instansi pemerintah yang lain.

Di satu sisi PMI dilarang pulang, tetapi Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, dan Imigrasi tidak menjalankan kebijakan yang sama. “Justru mereka beri kemudahan 39 TKA (Tenaga Kerja Asing) China masuk Bintan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang, Agus Jamaluddin membenarkan ada kedatangan puluhan TKA melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban, Selasa (31/3/2020).