Fraksi PAN Ingatkan Calon Incumbent Tak Bahayakan Masyarakat Demi Pilkada
loading...
Plh Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan adanya dugaan manipulasi data sejumlah calon kepala daerah incumbent agar daerahnya masuk zona hijau sebagai upaya pencitraan dalam Pilkada 2020. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan adanya dugaan manipulasi data sejumlah calon kepala daerah incumbent agar daerahnya masuk zona hijau sebagai upaya pencitraan dalam Pilkada 2020 . Terlebih, itu dilakukan dengan mengurangi jumlah tes COVID-19 yang justru bisa membahayakan masyarakat.
Menurutnya, perlu pengawasan ketat Komite Penanganan COVID-19 terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam penanganan COVID-19. Khususnya, memastikan bahwa tes COVID-19 baik rapid test maupun swab test tetap dilakukan masif. (Baca juga: Akun Twitter Din Syamsuddin Dibajak, Fadli Zon: Rusak Demokrasi)
“Pertama gini, kita meminta pemerintah dalam hal ini Komite Penanganan COVID-19 yang terdiri atas Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional untuk sungguh-sungguh memantau penyebaran COVID-19 di daerah-daerah, dan bagaimana agar melakukan rapid test dan swab test yang masif di daerah-daerah,” ujar Saleh saat dihubungi SINDO Media, Rabu (19/8/2020).
Saleh menjelaskan dengan melakukan tes secara masif bisa mengetahui secara detail penyebaran COVID-19 di suatu daerah. Untuk itu, tidak boleh ada kepala daerah yang mencoba memanipulasi data-data terkait COVID-19 ini. Karena, COVID-19 ini luar biasa sangat berbahaya dan bisa tidak terlihat gejalanya.
“Karena kita tidak mengetahui keberadaannya karena tidak ketahuan, apalagi banyak yang terpapar virus ini yang tidak memiliki gejala atau OTG (orang tanpa gejala),” terang Anggota Komisi IX DPR ini.
Selain itu, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini berharap ada kerja sama yang kooperatif dari seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Keselamatan masyarakat harus menjadi yang utama dari pada kepentingan pribadi di pilkada. ( f)
“Jadi, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi karena, keselamatan masyarakat kita merupakan fondasi awal mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” pungkas Saleh.
Menurutnya, perlu pengawasan ketat Komite Penanganan COVID-19 terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam penanganan COVID-19. Khususnya, memastikan bahwa tes COVID-19 baik rapid test maupun swab test tetap dilakukan masif. (Baca juga: Akun Twitter Din Syamsuddin Dibajak, Fadli Zon: Rusak Demokrasi)
“Pertama gini, kita meminta pemerintah dalam hal ini Komite Penanganan COVID-19 yang terdiri atas Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional untuk sungguh-sungguh memantau penyebaran COVID-19 di daerah-daerah, dan bagaimana agar melakukan rapid test dan swab test yang masif di daerah-daerah,” ujar Saleh saat dihubungi SINDO Media, Rabu (19/8/2020).
Saleh menjelaskan dengan melakukan tes secara masif bisa mengetahui secara detail penyebaran COVID-19 di suatu daerah. Untuk itu, tidak boleh ada kepala daerah yang mencoba memanipulasi data-data terkait COVID-19 ini. Karena, COVID-19 ini luar biasa sangat berbahaya dan bisa tidak terlihat gejalanya.
“Karena kita tidak mengetahui keberadaannya karena tidak ketahuan, apalagi banyak yang terpapar virus ini yang tidak memiliki gejala atau OTG (orang tanpa gejala),” terang Anggota Komisi IX DPR ini.
Selain itu, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini berharap ada kerja sama yang kooperatif dari seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Keselamatan masyarakat harus menjadi yang utama dari pada kepentingan pribadi di pilkada. ( f)
“Jadi, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi karena, keselamatan masyarakat kita merupakan fondasi awal mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” pungkas Saleh.
(kri)
Explore More