Pengusaha Diminta Lebih Bijak di Tengah Wabah Corona

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah meminta pengusaha dan industri lebih bijak dalam menghadapi situasi wabah virus Corona.

Para pengusaha dan industri diminta rela berkorban demi kepentingan masyarakat banyak.

Hal tersebut diungkapkan Saleh menyikapi masih adanya kerumunan di banyak tempat di tengah wabah Corona. Salah satu contohnya masyarakat masih berdesak-desakan di dalam transportasi massal atau commuter line atau KRL, Senin (23/3/2020) pagi.

“Fenomena paling gampang dilihat adalah di stasiun kereta dan di dalam KRL. Orang masuk ke dalam kereta berdesakan. Di dalam kereta, juga berdesakan dan banyak yang berdiri seperti biasa,” tutur Saleh kepada SINDOnews, Senin (23/3/2020). (Baca Juga: Penumpang 'Berjubel-jubelan' di Tengah Wabah Corona, DPR: Ya Allah...)

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini mengaku dikirimi beberapa foto kondisi dalam KRL pagi tadi oleh beberapa temannya.

"Kelihatan betul kalau social distancing (jaga jarak-red) tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Ini tentu sangat memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah lebih menekankan perlunya social distancing di tengah masyarakat. Dia melanjutkan, pemerintah semestinya harus bertindak lebih tegas.

“Social distancing itu kan tujuannya untuk menjaga agar orang ke orang tidak saling menjangkiti. Tetapi kalau jaga jaraknya tidak bisa dilakukan, tujuan dari kebijakan itu sendiri tidak tercapai,” sambungnya.

Agar social distancing itu dapat diterapkan, pemerintah perlu berbicara kepada para pengusaha dan para pekerja.

Jika pengusaha rela mengurangi shift para pekerjanya dan hak-hak mereka bisa terjamin, kata dia, social distancing akan lebih mudah.

Dia berpendapat, pemerintah perlu memberikan bantuan atau subsidi selama masa social distancing diberlakukan. Pemerintah juga harus memikirkan masyarakat yang bekerja harian dan tidak terikat kontrak dengan suatu perusahaan tertentu.

Sebagai pekerja harian, mereka tentu akan selalu keluar setiap hari. Untuk itu, mereka perlu didata dan dibantu. Kebutuhan pokok mereka perlu disediakan oleh pemerintah.

“Ini tidak mudah. Perlu biaya tidak sedikit. Karena itu, pemerintah jangan bekerja sendiri. Ajak pihak-pihak yang dianggap bisa membantu. Saya yakin banyak lembaga charity yang ingin memberikan bantuan," tuturnya.

Lebih penting, sambung dia, manajemen dan sistem pemberian bantuannya dilaksanakan dengan baik.

“Semua ini harus segera dilaksanakan. Jangan ditunggu-tunggu. Mereka yang korban dan terpapar semakin banyak. Pemerintah harus berani dan harus tegas,” tuturnya.