PKS Bilang Pemerintah Tak Punya Skema Jelas Tangani Corona

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Sukamta menilai, sampai saat ini pemerintah belum memiliki skema jelas dalam penanganan wabah corona.

Dia mengatakan, pemerintah yang pada awal mula munculnya virus corona seperti mengganggap remeh, kini malah gagap menghadapi wabah corona. (Baca juga: Politikus Demokrat: 'Blusukan' Presiden Dibutuhkan dalam Hadapi Corona)

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus COVID-19," kata Sukamta, Rabu (18/3/2020).

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, masyarakat yang ingin mengecek kondisi karena memiliki gejala dan riwayat kontak dengan suspect, bahkan positif corona, ketika datang ke rumah sakit rujukan semakin bingung dan khawatir.

"Penanganan pasien amburadul, mulai dari ruang isolasi yang tersedia ternyata banyak ditemukan kurang layak seperti pasien yang memiliki indikasi COVID-19 disatukan dalam satu ruangan yang berisi 4-6 orang," tuturnya.

Dia melanjutkan, ruang isolasi sangat terbatas jumlah maupun fasilitasnya. Dia mengatakan, setelah dicek di lapangan banyak rumah sakit di berbagai daerah belum memiliki fasilitas memadai seperti negatif presure.

"Fasilitas yang dipergunakan untuk isolasi merupakan peninggalan dari kasus-kasus sebelumnya. Pemerintah pun sampai sekarang belum menyediakan anggaran untuk perlengkapan maupun penambahan ruang ruang yang diperlukan," ungkapnya.

Dia pun mengkritisi pernyataan Jubir Pemerintah Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto yang mengatakan bahwa merupakan sebuah resiko yang harus ditanggung oleh tenaga medis ketika menangani pasien COVID-19.

"Pernyataan ini mungkin benar namun menjadi konyol dan seakan tidak peduli dengan jihad tenaga medis karena dilapangan alat perlindungan diri (APD) tidak tersedia secara memadai," ujarnya.

Menurut dia, perlengkapan bagi tenaga medis yang tidak memadai dari segi jenis maupun jumlahnya akan membahayakan tenaga medis. Dia mengatakan, bisa jadi mengubah status dari penolong menjadi korban. Tentu kejadian tersebut, kata dia, tidak boleh terjadi.

"Di antara kacaunya kondisi, hal terpenting seharusnya pemerintah segera perbaiki ialah manajemen penanganan wabah corona sebelum kondisi di luar kendali terjadi," ungkapnya.

"Apabila pemerintah kembali terlambat menyiapkan dan mengambil langkah-langkah strategis maka sulit untuk mengendalikan situasi yang sudah chaos," pungkasnya.