Penyebaran Wabah Corona Terus Meluas, Mari Jaga Diri
Penyebaran Wabah Corona Terus Meluas, Mari Jaga Diri
A
A
A
JAKARTA - Mari menjaga diri! Menggugah kesadaran diri untuk melindungi diri secara maksimal perlu dilakukan mengingat virus corona (Covid-19) bisa menjangkiti siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Sekali lengah, sama halnya membuka peluang terpapar.
Menjaga diri urgen dilakukan, baik yang masih sehat maupun sakit. Hal bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti rajin mencuci tangan, meningkatkan konsumsi vitamin atau bahan lain yang bisa memperkuat daya tahan tubuh, mengenakan masker, mengurangi kontak sosial yang tidak perlu.
Berbagai perilaku yang bisa meminimalkan ruang gerak penyebaran corona, patut menjadi perhatian mengingat tren penyebaran virus yang muncul dari Wuhan, China di Tanah Air terus meningkat. Teranyar, pasien positif korona telah mencapai 117 orang setelah ada penambahan 21 kasus baru. Episentrum corona tetap di Jakarta, dengan tambahan 19 kasus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri kemarin sudah meminta masyarakat menjaga jarak dalam kontak sosial, dan sebaliknya mengimbau agar aktivitas-aktivitas masyarakat bisa dilakukan dari rumah. "Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," katanya di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.
Dia pun berharap masyarakat tetap bergotong royong dan tolong-menolong dalam menghadapi kondisi saat ini. Dengan begitu, masalah korona dapat teratasi dengan baik. "Kota ingin ini menjadi gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 ini tertangani dengan maksimal," ungkapnya.
Jokowi pada kesempatan itu juga tidak menyampaikan adanya keputusan lockdown. Mantan gubernur DKI Jakarta itu hanya menyebut bahwa beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih dulu memang melakukan lockdown. "Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid-19 ini," tuturnya.
Dia lantas menuturkan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO, termasuk menggunakan protokol kesehatan WHO dan berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran korona.
"Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Gugur tugas ini telah bekerja secara efektif dengan menyinergikan kekuatan nasional kita. Baik pusat maupun daerah melibatkan ASN, TNI, dan Polri serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi," pungkasnya. (Baca: SBY Minta Partai Demokrat Dukung Pemerintah Tangani Corona)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan, beberapa instansi sudah membuat kebijakan sendiri-sendiri. Dia pun membuat kebijakan memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah. "Untuk mencegah penyebaran Covid-19, ASN diperbolehkan bekerja dari rumah," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya kemarin.
Tjahjo menginstruksikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menetapkan mekanisme kerja akuntabel, yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah. Dalam mekanisme tersebut harus diperjelas bagaimana asesmen ataupun penilaiannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat agar menunda kegiatan yang sifatnya bersama-sama, termasuk beribadah di rumah. Dia pun meminta masyarakat agar tidak panik, namun di sisi lain tidak menganggap enteng atas masalah korona.
"Kita harus waspada dan kita harus disiplin dalam mengatur interaksi. Pencegahan penularan Covid-19 tidak bisa dilakukan hanya pemerintah," kata Anies Baswedan dalam pesan suara yang diterima wartawan kemarin.
Dia mengingatkan bahwa penularan korona terjadi karena interaksi dari orang ke orang. Karena itu, dia mengajak semua pihak bersama-sama mengambil tanggung jawab dan bekerja bersama, kita semua harus ambil tanggung jawab. Seluruh mencegah dan mengendalikan korona.
Menurut dia, dalam menjalani hari-hari ke depan, semua warga Jakarta harus melakukan yang biasa disebut sebagai social distancing measure, yaitu menjaga jarak antarwarga, mengurangi perjumpaan, menghindari kontak fisik, dan menjauhi tempat-tempat berkumpulnya orang banyak.
"Jangan keluar rumah kecuali amat penting. Sebisa mungkin, pertemuan jarak jauh. Jalankan ini dengan serius untuk anggota keluarga. Selamatkan diri sendiri, keluarga, dan itu artinya menyelamatkan orang banyak," ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya, hindari tempat-tempat yang berpotensi jadi wahana penularan. Misalnya kawasan yang penuh pengunjung, atau kegiatan yang berdirinya atau duduknya saling berdekatan. “Terkait dengan kegiatan keagamaan dan peribadatan. Kondisi seperti ini, lakukan kegiatan di rumah saja. Tunda semua kegiatan yang sifatnya bersama-sama sampai kondisi penularan Covid-19 terkendali dengan baik," ungkapnya. (Baca juga: Cegah Corona, UI Berlakukan Sistem Kesehatan Mandiri bagi Civitas)
Kepada orang tua, ingatkan kepada anak-anak agar tidak bepergian. Saat ini risiko penularannya sedang tinggi. Ditiadakannya kegiatan belajar di sekolah, perkuliahan di kampus, jangan dianggap sebagai masa liburan. Tujuannya adalah agar semua bisa berada di rumah. Usahakan tidak bepergian ke luar kota. Tunda rencana pulang kampung sampai kondisi terkendali.
"Jangan sampai ada di antara kita justru membawa virus tersebut ke orang lain. Pemprov DKI Jakarta mendata seluruh pegawai yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal itu guna mengantisipasi penyebaran virus corona.”
Kedaruratan Diserahkan ke Daerah
Presiden Jokowi menyerahkan tingkat kedaruratan Covid-19 kepada masing-masing kepala daerah. Penentuan kedaruratan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut dia, penyerahan ini karena kondisi masing-masing daerah berbeda. "Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 ini derajatnya bervariasi antardaerah," ungkapnya. (Baca juga: Usai Periksa Kesehatan di RSPAD, Menkominfo: Hasilnya Oke)
Mantan wali kota Solo itu pun meminta daerah untuk terus memonitor kondisi daerah. Dia juga meminta agar daerah terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi. "Kemudian menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang," ujarnya.
Kepala BNPB Doni Monardo yang juga sebagai kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) meminta kepala daerah membentuk gugus tugas untuk tangani virus ini. Pasalnya, WHO telah menetapkan virus ini sebagai pandemi secara global. Nantinya, dalam pelaksanaan tugas, kepala daerah akan dibantu oleh TNI dan Polri, juga beberapa pihak lain.
“Virus ini sudah dikategorikan sebagai pandemi global. Maka statusnya adalah bencana nonalam. Adapun gubernur, bupati, dan wali kota juga dapat membentuk gugus tugas percepatan penanganan dengan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi ketua pelaksana Gugus Tugas,” ungkap Doni dalam jumpa pers di Ruang Serbaguna Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dalam mengatasi corona, pemerintah juga akan melibatkan lembaga nonpemerintah. “Secara teknis penanganan penyakit, jajaran sektor kesehatan dari pemerintah dan pihak BUMN dan sektor lembaga usaha, Ikatan Dokter Indonesia, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset akan dilibatkan secara terencana dan terpadu untuk melakukan penguatan, pencegahan, percepatan deteksi dan respons,” katanya. (Dita Angga/Binti Mufarida/Bima Setyadi)
Menjaga diri urgen dilakukan, baik yang masih sehat maupun sakit. Hal bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti rajin mencuci tangan, meningkatkan konsumsi vitamin atau bahan lain yang bisa memperkuat daya tahan tubuh, mengenakan masker, mengurangi kontak sosial yang tidak perlu.
Berbagai perilaku yang bisa meminimalkan ruang gerak penyebaran corona, patut menjadi perhatian mengingat tren penyebaran virus yang muncul dari Wuhan, China di Tanah Air terus meningkat. Teranyar, pasien positif korona telah mencapai 117 orang setelah ada penambahan 21 kasus baru. Episentrum corona tetap di Jakarta, dengan tambahan 19 kasus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri kemarin sudah meminta masyarakat menjaga jarak dalam kontak sosial, dan sebaliknya mengimbau agar aktivitas-aktivitas masyarakat bisa dilakukan dari rumah. "Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," katanya di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.
Dia pun berharap masyarakat tetap bergotong royong dan tolong-menolong dalam menghadapi kondisi saat ini. Dengan begitu, masalah korona dapat teratasi dengan baik. "Kota ingin ini menjadi gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 ini tertangani dengan maksimal," ungkapnya.
Jokowi pada kesempatan itu juga tidak menyampaikan adanya keputusan lockdown. Mantan gubernur DKI Jakarta itu hanya menyebut bahwa beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih dulu memang melakukan lockdown. "Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid-19 ini," tuturnya.
Dia lantas menuturkan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO, termasuk menggunakan protokol kesehatan WHO dan berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran korona.
"Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Gugur tugas ini telah bekerja secara efektif dengan menyinergikan kekuatan nasional kita. Baik pusat maupun daerah melibatkan ASN, TNI, dan Polri serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi," pungkasnya. (Baca: SBY Minta Partai Demokrat Dukung Pemerintah Tangani Corona)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan, beberapa instansi sudah membuat kebijakan sendiri-sendiri. Dia pun membuat kebijakan memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah. "Untuk mencegah penyebaran Covid-19, ASN diperbolehkan bekerja dari rumah," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya kemarin.
Tjahjo menginstruksikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menetapkan mekanisme kerja akuntabel, yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah. Dalam mekanisme tersebut harus diperjelas bagaimana asesmen ataupun penilaiannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat agar menunda kegiatan yang sifatnya bersama-sama, termasuk beribadah di rumah. Dia pun meminta masyarakat agar tidak panik, namun di sisi lain tidak menganggap enteng atas masalah korona.
"Kita harus waspada dan kita harus disiplin dalam mengatur interaksi. Pencegahan penularan Covid-19 tidak bisa dilakukan hanya pemerintah," kata Anies Baswedan dalam pesan suara yang diterima wartawan kemarin.
Dia mengingatkan bahwa penularan korona terjadi karena interaksi dari orang ke orang. Karena itu, dia mengajak semua pihak bersama-sama mengambil tanggung jawab dan bekerja bersama, kita semua harus ambil tanggung jawab. Seluruh mencegah dan mengendalikan korona.
Menurut dia, dalam menjalani hari-hari ke depan, semua warga Jakarta harus melakukan yang biasa disebut sebagai social distancing measure, yaitu menjaga jarak antarwarga, mengurangi perjumpaan, menghindari kontak fisik, dan menjauhi tempat-tempat berkumpulnya orang banyak.
"Jangan keluar rumah kecuali amat penting. Sebisa mungkin, pertemuan jarak jauh. Jalankan ini dengan serius untuk anggota keluarga. Selamatkan diri sendiri, keluarga, dan itu artinya menyelamatkan orang banyak," ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya, hindari tempat-tempat yang berpotensi jadi wahana penularan. Misalnya kawasan yang penuh pengunjung, atau kegiatan yang berdirinya atau duduknya saling berdekatan. “Terkait dengan kegiatan keagamaan dan peribadatan. Kondisi seperti ini, lakukan kegiatan di rumah saja. Tunda semua kegiatan yang sifatnya bersama-sama sampai kondisi penularan Covid-19 terkendali dengan baik," ungkapnya. (Baca juga: Cegah Corona, UI Berlakukan Sistem Kesehatan Mandiri bagi Civitas)
Kepada orang tua, ingatkan kepada anak-anak agar tidak bepergian. Saat ini risiko penularannya sedang tinggi. Ditiadakannya kegiatan belajar di sekolah, perkuliahan di kampus, jangan dianggap sebagai masa liburan. Tujuannya adalah agar semua bisa berada di rumah. Usahakan tidak bepergian ke luar kota. Tunda rencana pulang kampung sampai kondisi terkendali.
"Jangan sampai ada di antara kita justru membawa virus tersebut ke orang lain. Pemprov DKI Jakarta mendata seluruh pegawai yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal itu guna mengantisipasi penyebaran virus corona.”
Kedaruratan Diserahkan ke Daerah
Presiden Jokowi menyerahkan tingkat kedaruratan Covid-19 kepada masing-masing kepala daerah. Penentuan kedaruratan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut dia, penyerahan ini karena kondisi masing-masing daerah berbeda. "Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 ini derajatnya bervariasi antardaerah," ungkapnya. (Baca juga: Usai Periksa Kesehatan di RSPAD, Menkominfo: Hasilnya Oke)
Mantan wali kota Solo itu pun meminta daerah untuk terus memonitor kondisi daerah. Dia juga meminta agar daerah terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi. "Kemudian menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang," ujarnya.
Kepala BNPB Doni Monardo yang juga sebagai kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) meminta kepala daerah membentuk gugus tugas untuk tangani virus ini. Pasalnya, WHO telah menetapkan virus ini sebagai pandemi secara global. Nantinya, dalam pelaksanaan tugas, kepala daerah akan dibantu oleh TNI dan Polri, juga beberapa pihak lain.
“Virus ini sudah dikategorikan sebagai pandemi global. Maka statusnya adalah bencana nonalam. Adapun gubernur, bupati, dan wali kota juga dapat membentuk gugus tugas percepatan penanganan dengan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi ketua pelaksana Gugus Tugas,” ungkap Doni dalam jumpa pers di Ruang Serbaguna Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dalam mengatasi corona, pemerintah juga akan melibatkan lembaga nonpemerintah. “Secara teknis penanganan penyakit, jajaran sektor kesehatan dari pemerintah dan pihak BUMN dan sektor lembaga usaha, Ikatan Dokter Indonesia, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset akan dilibatkan secara terencana dan terpadu untuk melakukan penguatan, pencegahan, percepatan deteksi dan respons,” katanya. (Dita Angga/Binti Mufarida/Bima Setyadi)
(ysw)
Explore More