Presiden PKS Ungkap SBY Ingin Presidential Threshold Nol Persen
Presiden PKS Ungkap SBY Ingin Presidential Threshold Nol Persen
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengusulkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) disamakan dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Hal tersebut dikatakan Sohibul seusai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/3/2020) malam.
"Presidential threshold juga tadi kita bahas. Pak SBY secara pribadi menginginkan nol persen. Ya beliau mengatakan, ini logika dasar, beliau sampaikan. Kalau Pemilu diserentakkan kata beliau itu logikanya harus nol," ujar Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (13/3/2020).
Akan tetapi, kata dia, presidential threshold nol persen akan memunculkan banyak partai hanya untuk mencalonkan presiden. Sehingga, kata dia, menurut kajian PKS, presidential threshold sebaiknya disamakan dengan parliamentary threshold.
"Tapi saya katakan, 'Pak, kalau nol persen juga akan memungkinkan banyak partai yang sengaja dibuat untuk ikut pilpres saja. Sehingga capres akan banyak sekali'. Kalau PKS mengusulkan, kajian kami sementara ini, kita menginginkan presidential threshold sama dengan parlemen threshold," kata dia.
Sohibul kemudian memberikan usulan supaya Parliamentary Threshold yang ideal yakni 4-5 persen sehingga mewakili keragaman Indonesia. PKS dan Demokrat juga tak menyetujui usulan Parliamentary Threshold naik hingga 7 persen. (Baca Juga: Demokrat Tak Setuju Ambang Batas Parlemen Naik 7%).
Dirinya pun menegaskan antara PKS dan Demokrat sama-sama punya pandangan bahwa memang penyederhanaan partai itu sesuatu yang diperlukan. "Tapi penyederhanaan partai juga jangan menghilangkan representasi partai dari keragaman Indonesia," pungkas Sohibul.
"Presidential threshold juga tadi kita bahas. Pak SBY secara pribadi menginginkan nol persen. Ya beliau mengatakan, ini logika dasar, beliau sampaikan. Kalau Pemilu diserentakkan kata beliau itu logikanya harus nol," ujar Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (13/3/2020).
Akan tetapi, kata dia, presidential threshold nol persen akan memunculkan banyak partai hanya untuk mencalonkan presiden. Sehingga, kata dia, menurut kajian PKS, presidential threshold sebaiknya disamakan dengan parliamentary threshold.
"Tapi saya katakan, 'Pak, kalau nol persen juga akan memungkinkan banyak partai yang sengaja dibuat untuk ikut pilpres saja. Sehingga capres akan banyak sekali'. Kalau PKS mengusulkan, kajian kami sementara ini, kita menginginkan presidential threshold sama dengan parlemen threshold," kata dia.
Sohibul kemudian memberikan usulan supaya Parliamentary Threshold yang ideal yakni 4-5 persen sehingga mewakili keragaman Indonesia. PKS dan Demokrat juga tak menyetujui usulan Parliamentary Threshold naik hingga 7 persen. (Baca Juga: Demokrat Tak Setuju Ambang Batas Parlemen Naik 7%).
Dirinya pun menegaskan antara PKS dan Demokrat sama-sama punya pandangan bahwa memang penyederhanaan partai itu sesuatu yang diperlukan. "Tapi penyederhanaan partai juga jangan menghilangkan representasi partai dari keragaman Indonesia," pungkas Sohibul.
(zik)
Explore More