DPR Minta Pemerintah Segera Evakuasi Kru Kapal Diamond Princess
Kamis, 27 Februari 2020 - 17:27 WIB
DPR Minta Pemerintah Segera Evakuasi Kru Kapal Diamond Princess
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap 78 warga negara Indonesia (WNI) awak kapal pesiar Diamond Princess.
Sejak 5 Februari lalu, para kru tersebut menjalani karantina di Pelabuhan Yokohama, Jepang, dan sampai saat ini belum mendapat kepastian kapan mereka akan dievakuasi.
“Saya mendukung prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, disisi lain, keselamatan para kru untuk segera dievakuasi dalam kondisi sehat, juga harus menjadi prioritas utama pemerintah,” kata Rachmat dalam keterangan tertulisnya Kamis (27/2/2019).
Jika proses evakuasi berlarut dan tidak pasti, lanjut dia, bisa terjadi kemungkinan terpapar. Jika itu yang terjadi, biaya yang timbul akibat dari semua itu akan jauh lebih besar.
Kerugiannya bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga beban psikologis yang jauh lebih besar. “Negara lain seperti seperti Filipina dan India telah melakukan evakuasi seluruh warganya masing-masing sejumlah 477 orang dan 132 orang. Sementara Indonesia sebagai negara asal kru terbesar ketiga, belum menyampaikan jadwal evakuasi,” kata Rachmat.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah harus segera memberikan penegasan soal evakuasi ini, dan tentunya dengan standar operasi yang jelas, aman, dan selamat. (Baca juga: PPP: Moratorium Umrah Jangan Sampai Berimbas terhadap Musim Haji 2020 )
Rachmat juga mengingatkan, adanya protokol kesehatan dan karantina untuk mencegah terjadinya penularan.
Dia mengatakan, pihaknya telah mengetahui bahwa pada Rabu 26 Februari 2020 kemarin, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Akiba telah mengundang Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Tokyo, untuk menyampaikan pesan dari Kantor PM Shinzo Abe, terkait proses evakuasi penumpang dan kru di Kapal Diamond Princess.
Jepang mendesak Indonesia segera memulangkan kru kapal asal Indonesia. Pihak Jepang meminta dengan sangat, Pemerintah Indonesia untuk mengubah kembali jadwal evakuasi.
Hal itu ditegaskan karena pihak Pemerintah Jepang telah memberikan upaya yg maksimum guna membantu penumpang dan kru kapal, termasuk PCR tes bagi seluruh penumpang dan kru, serta pelayanan dan penanganan kesehatan bagi para kru yang terbukti positif.
Desakan ini dilakukan oleh Pemerintah Jepang, karena mereka memiliki keterbatasan sumber daya medis untuk beroperasi di kapal tersebut. Sebab seluruh sumber daya yang dimiliki, difokuskan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam negeri.
“Oleh sebab itu, Pemerintah Jepang mendesak Pemerintah Indonesia segera dapat menyampaikan kepastian evakuasi para kru kapal pada Kamis ini. Selain itu, Pemerintah Jepang juga menegaskan, agar Pemerintah Indonesia dapat segera mengirim pesawat pada hari yang sama untuk proses evakuasi,” tuturnya.
Sejak 5 Februari lalu, para kru tersebut menjalani karantina di Pelabuhan Yokohama, Jepang, dan sampai saat ini belum mendapat kepastian kapan mereka akan dievakuasi.
“Saya mendukung prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, disisi lain, keselamatan para kru untuk segera dievakuasi dalam kondisi sehat, juga harus menjadi prioritas utama pemerintah,” kata Rachmat dalam keterangan tertulisnya Kamis (27/2/2019).
Jika proses evakuasi berlarut dan tidak pasti, lanjut dia, bisa terjadi kemungkinan terpapar. Jika itu yang terjadi, biaya yang timbul akibat dari semua itu akan jauh lebih besar.
Kerugiannya bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga beban psikologis yang jauh lebih besar. “Negara lain seperti seperti Filipina dan India telah melakukan evakuasi seluruh warganya masing-masing sejumlah 477 orang dan 132 orang. Sementara Indonesia sebagai negara asal kru terbesar ketiga, belum menyampaikan jadwal evakuasi,” kata Rachmat.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah harus segera memberikan penegasan soal evakuasi ini, dan tentunya dengan standar operasi yang jelas, aman, dan selamat. (Baca juga: PPP: Moratorium Umrah Jangan Sampai Berimbas terhadap Musim Haji 2020 )
Rachmat juga mengingatkan, adanya protokol kesehatan dan karantina untuk mencegah terjadinya penularan.
Dia mengatakan, pihaknya telah mengetahui bahwa pada Rabu 26 Februari 2020 kemarin, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Akiba telah mengundang Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Tokyo, untuk menyampaikan pesan dari Kantor PM Shinzo Abe, terkait proses evakuasi penumpang dan kru di Kapal Diamond Princess.
Jepang mendesak Indonesia segera memulangkan kru kapal asal Indonesia. Pihak Jepang meminta dengan sangat, Pemerintah Indonesia untuk mengubah kembali jadwal evakuasi.
Hal itu ditegaskan karena pihak Pemerintah Jepang telah memberikan upaya yg maksimum guna membantu penumpang dan kru kapal, termasuk PCR tes bagi seluruh penumpang dan kru, serta pelayanan dan penanganan kesehatan bagi para kru yang terbukti positif.
Desakan ini dilakukan oleh Pemerintah Jepang, karena mereka memiliki keterbatasan sumber daya medis untuk beroperasi di kapal tersebut. Sebab seluruh sumber daya yang dimiliki, difokuskan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam negeri.
“Oleh sebab itu, Pemerintah Jepang mendesak Pemerintah Indonesia segera dapat menyampaikan kepastian evakuasi para kru kapal pada Kamis ini. Selain itu, Pemerintah Jepang juga menegaskan, agar Pemerintah Indonesia dapat segera mengirim pesawat pada hari yang sama untuk proses evakuasi,” tuturnya.
(dam)
