Bencana Banjir, Pimpinan DPR Dorong Rapat Gabungan
Rabu, 26 Februari 2020 - 22:55 WIB
Bencana Banjir, Pimpinan DPR Dorong Rapat Gabungan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin memberikan solusi banjir Jabotabek di rapat di Komisi V DPR, yang tak dihadiri oleh para gubernur dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
(Baca juga: DPR Usul Bentuk Pansus Bencana Banjir Jabodetabek)
Azis mendorong dilakukan rapat gabungan agar semua stakeholder bisa hadir. "Ya kalau enggak hadir dalam undangan pertama kan DPR dalam hal ini komisi dapat mengundang kembali dalam rapat berikutnya," kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
"Nanti dalam rapat berikutnya tdk hadir sampai tiga kali ada mekanisme dalam Tatib (tata tertib) dalam pemanggilan mitra kerja," tambahnya.
Soal sulitnya Komisi V mengundang para gubernur karena merupakan mitra Komisi II, Azis menyarankan agar dilakukan rapat gabungan antara Komisi V dan Komisi II untuk membahas perihal banjir itu.
Kata dia, hal itu bisa disepakati oleh pimpinan fraksi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). "Bisa saja dengan rapat gabungan. Bisa rapat gabungan dengan Komisi II dan Komisi teknis, bisa," terangnya.
"Dan itu memang sudah disepakati dalam Bamus, dan disepakati sama pimpinan fraksi. Pimpinan DPR kan melaksanakannya atas kesepakatan pimpinan fraksi yang disepakati dan disetujui dalam Bamus," tambahnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, Pimpinan DPR akan menjamin mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) akan dilaksanakan.
"Pimpinan pasti akan menjamin mekanisme tatib dan undang-undang yang ada, berlaku, akan kita jalankan," tandasnya.
(Baca juga: DPR Usul Bentuk Pansus Bencana Banjir Jabodetabek)
Azis mendorong dilakukan rapat gabungan agar semua stakeholder bisa hadir. "Ya kalau enggak hadir dalam undangan pertama kan DPR dalam hal ini komisi dapat mengundang kembali dalam rapat berikutnya," kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
"Nanti dalam rapat berikutnya tdk hadir sampai tiga kali ada mekanisme dalam Tatib (tata tertib) dalam pemanggilan mitra kerja," tambahnya.
Soal sulitnya Komisi V mengundang para gubernur karena merupakan mitra Komisi II, Azis menyarankan agar dilakukan rapat gabungan antara Komisi V dan Komisi II untuk membahas perihal banjir itu.
Kata dia, hal itu bisa disepakati oleh pimpinan fraksi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). "Bisa saja dengan rapat gabungan. Bisa rapat gabungan dengan Komisi II dan Komisi teknis, bisa," terangnya.
"Dan itu memang sudah disepakati dalam Bamus, dan disepakati sama pimpinan fraksi. Pimpinan DPR kan melaksanakannya atas kesepakatan pimpinan fraksi yang disepakati dan disetujui dalam Bamus," tambahnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, Pimpinan DPR akan menjamin mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) akan dilaksanakan.
"Pimpinan pasti akan menjamin mekanisme tatib dan undang-undang yang ada, berlaku, akan kita jalankan," tandasnya.
(maf)
