DPR Desak Pemerintah Pulihkan Lingkungan dengan Cara Rehabilitasi

loading...
DPR Desak Pemerintah Pulihkan Lingkungan dengan Cara Rehabilitasi
DPR Desak Pemerintah Pulihkan Lingkungan dengan Cara Rehabilitasi
A+ A-
JAKARTA - Komisi IV DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dan jajarannya, Rabu (19/2/2020), mendesak Pemerintah melakukan pemulihan lingkungan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Selain itu, Komisi IV DPR juga mendorong Kementerian LHK untuk menambah anggaran sebesar Rp5 triliun untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup, mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia.

(Baca juga: Serahkan Bibit Pohon, Megawati Harap Cakada Peduli Lingkungan)

Merespons mengenai RHL, Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, sejak tahun lalu Kementerian LHK memprogramkan Gerakan Nasional Penyelamatan daerah aliran sungai (DAS), baik melalui APBN, maupun korporasi dan masyarakat.

Selain RHL kata Siti Nurbaya, Kementerian LHK juga membangun bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan dan gully plug di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor.



"Upaya ini dipadukan dengan penanaman vetiver, agroforestri, dan pembuatan kebun bibit bersama masyarakat," katanya.

Sementara itu, terhadap upaya pencegahan Karhutla, KLHK menekankan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), dan penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian karhutla di tingkat tapak atau desa.

"Berdasarkan hasil evaluasi pada 21 provinsi rawan Karhutla, pada tahun ini target desa rawan karhutla sebanyak 1.200, dari sebelumnya ada 4.140 desa," papar Menteri Siti.



Terkait penanganan impor (ilegal) sampah, Siti menegaskan, larangan impor sampah dan limbah B3. Sementara itu, yang diperbolehkan yaitu mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top