Sejumlah Hasil Raker Komisi IV DPR dengan Kementerian LHK
loading...
Ketua Komisi IV DPR, Sudin menyampaikan apresiasi, realisasi anggaran Kementerian LHK TA 2019 sebesar 96,16%, yang mengalami peningkatan sebesar 7,95%. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, Sudin menyampaikan apresiasi, terhadap realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar 96,16 persen, yang mengalami peningkatan sebesar 7,95 persen dari tahun sebelumnya.
"Terkait pandemi Covid-19 yang terjadi, Komisi IV DPR dapat memahami adanya penyesuaian kebijakan yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan di Kementerian LHK tidak dapat dilaksanakan dengan optimal," kata Sudin, usai mendengarkan paparan Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam Rapat Kerja, Rabu (24/6/2020).
(Baca juga: Menteri LHK Izinkan 29 Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Dibuka Kembali)
Agenda Raker ini antara lain Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2020; Redesain Program Kementerian LHK, RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021, Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA 2019, Permohonan Dukungan Pagu Indikatif KLHK TA 2021, serta pembahasan isu-isu aktual.
(Baca juga: Angka Covid-19 Terus Meningkat Akibat Salah Memaknai New Normal)
Menteri Siti menyampaikan, paparan berbagai capaian program dan kegiatan KLHK, langkah-langkah korektif yang telah dilakukan, dan penyampaian usulan pagu indikatif KLHK dalam RKA-K/L dan RKP-K/L tahun 2021.
Adapun isu-isu aktual yang disampaikan diantaranya mengenai penanganan limbah infeksius terkait Covid-19, tindak lanjut kasus impor sampah ilegal, patroli pengamanan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta program ketahanan pangan nasional.
"Kami mohon berkenan dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV yang terhormat, dalam mempelajari dan mempertimbangkan pagu indikatif ini. Kami sudah melakukan pencermatan di KLHK, untuk itu mohon berkenan mendapat tambahan pagu anggaran mengingat beberapa hal yang sangat dibutuhkan. Penambahan pagu ini baik untuk tahun 2020 maupun 2021," ucap Siti.
Pada rapat yang dibuka langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin tersebut, Menteri LHK didampingi oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong beserta jajaran Eselon I, dan Kepala BRG. Setelah kurang lebih 3 bulan rapat kerja dilakukan secara virtual, Rapat Kerja kali ini merupakan rapat tatap muka perdana antara KLHK dengan Komisi IV DPR RI dengan tetap mengikuti protokol Covid-19.
Pada rapat kerja Komisi IV DPR RI tersebut dihasilkan hal-hal pokok dalam fungsi anggaran DPR. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian LHK atas Pagu indikatif dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar Rp7,562 triliun, dan dukungan tambahan pagu indikatif KLHK tahun 2021 sebesar Rp5,347 triliun, sehingga pagu indikatif Kementerian LHK tahun 2021 menjadi sebesar Rp12,910 triliun.
"Terkait pandemi Covid-19 yang terjadi, Komisi IV DPR dapat memahami adanya penyesuaian kebijakan yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan di Kementerian LHK tidak dapat dilaksanakan dengan optimal," kata Sudin, usai mendengarkan paparan Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam Rapat Kerja, Rabu (24/6/2020).
(Baca juga: Menteri LHK Izinkan 29 Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Dibuka Kembali)
Agenda Raker ini antara lain Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2020; Redesain Program Kementerian LHK, RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021, Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA 2019, Permohonan Dukungan Pagu Indikatif KLHK TA 2021, serta pembahasan isu-isu aktual.
(Baca juga: Angka Covid-19 Terus Meningkat Akibat Salah Memaknai New Normal)
Menteri Siti menyampaikan, paparan berbagai capaian program dan kegiatan KLHK, langkah-langkah korektif yang telah dilakukan, dan penyampaian usulan pagu indikatif KLHK dalam RKA-K/L dan RKP-K/L tahun 2021.
Adapun isu-isu aktual yang disampaikan diantaranya mengenai penanganan limbah infeksius terkait Covid-19, tindak lanjut kasus impor sampah ilegal, patroli pengamanan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta program ketahanan pangan nasional.
"Kami mohon berkenan dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV yang terhormat, dalam mempelajari dan mempertimbangkan pagu indikatif ini. Kami sudah melakukan pencermatan di KLHK, untuk itu mohon berkenan mendapat tambahan pagu anggaran mengingat beberapa hal yang sangat dibutuhkan. Penambahan pagu ini baik untuk tahun 2020 maupun 2021," ucap Siti.
Pada rapat yang dibuka langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin tersebut, Menteri LHK didampingi oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong beserta jajaran Eselon I, dan Kepala BRG. Setelah kurang lebih 3 bulan rapat kerja dilakukan secara virtual, Rapat Kerja kali ini merupakan rapat tatap muka perdana antara KLHK dengan Komisi IV DPR RI dengan tetap mengikuti protokol Covid-19.
Pada rapat kerja Komisi IV DPR RI tersebut dihasilkan hal-hal pokok dalam fungsi anggaran DPR. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian LHK atas Pagu indikatif dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar Rp7,562 triliun, dan dukungan tambahan pagu indikatif KLHK tahun 2021 sebesar Rp5,347 triliun, sehingga pagu indikatif Kementerian LHK tahun 2021 menjadi sebesar Rp12,910 triliun.
Lihat Juga :
