Komisi IV DPR Apresiasi Kementerian LHK Rehabilitasi Hutan dan Lahan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melakukan kunjungan lapangan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Majalengka, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Pancur, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (4/7/2020).

(Baca juga: Polri Tetapkan 69 Pelaku Pembakaran Lahan dan Hutan Seluas 261,4875 Hektare)

Dalam kegiatan ini, Siti Nurbaya didampingi Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, Plt Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (DASHL) Hudoyo, dan Ka Badan Penyuluhan, bersama anggota Komisi IV DPR, Sutrisno. Kunjungan ini merupakan peninjauan sekaligus supervisi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan tersebut.

"Saya sangat mengapresiasi program-program Kementerian LHK yang memberdayakan masyarakat. Program sangat baik dan direspons masyarakat. Dan saya menyaksikan bahwa program Kementerian LHK dimasa Covid-19 telah berjalan di masyarakat, seperti Bank Pesona yang memberdayakan masyarakat. Jika rakyat diberdayakan, saya yakin hutan akan dijaga masyarakat, saya mendukung program Bank Pesona untuk diperluas," kata Sutrisno.

Sutrisno mengungkapkan, jika selama 10 tahun menjadi Bupati Majalengka sebelum menjadi Anggota DPR dirinya mengenal kawasan di sekitar lokasi kunjungan ini dengan wilayah yang berbatu dan belum tertata secara baik. (Baca juga: Pemerintah Klaim Kebakaran Hutan dan Lahan Berhasil Diminimalisir)

"Majalengka secara umum mempunyai lokasi-lokasi yang strategis dikembangkan untuk wisata alam. Dia mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan akses kepada masyarakat untuk pemanfaatan hutan," ucap Sutrisno.

Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Komisi IV DPR untuk Kementerian LHK. Siti pun meminta jajarannya agar semakin meningkatkan keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dengan melibatkan masyarakat. "Masyarakat harus diberikan keuntungan secara ekonomi dari menanam pohon," ujarnya.

Siti menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan peraturan terkait Nilai Ekonomi Karbon dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya. "Kegiatan RHL ini ada aspek ekonominya, yaitu dari karbon. Masyarakat harus diberi tahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon, Kementerian LHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan," tegas Siti Nurbaya

Apalagi di masa pandemi virus Corona ini hingga masa transisi, menurut Siti, kegiatan RHL dapat menjadi sarana kerja masyarakat. "Sehingga bisa mendapatkan penghasilan. RHL yang dilakukan melalui vegetatif, penanaman pohon atau melalui kegjatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air seperti dam penahan juga penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar (gully plag)," ungkapnya.

Plt Direktur Jenderal PDASHL, Hudoyo menyatakan, upaya Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RHL) terus dilakukan Kementerian LHK untuk mengatasi lahan kritis. Upaya RHL di Pulau Jawa yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah seluas 354.183 Ha.

"Yang terdiri dari RHL di dalam kawasan hutan (lindung dan konservasi) seluas 79.667 Ha, dan RHL insentif di luar kawasan hutan seluas 274.515 Ha, melalui kegiatan KBR sebanyak 2.407 unit (78,8 juta batang), KBD sebanyak 57 unit (3,4 juta batang), serta bibit dari persemaian permanen sebanyak 60,4 juta Batang, dan bibit produktif sebanyak 5,1juta batang," tutur Hudoyo.

Menurut Hudoyo, upaya menangani lahan kritis ini akan sangat berpengaruh terhadap menguatnya daya dukung DAS dan mengurangi kejadian bencana hidrometeorologi. Sedangkan upaya pemulihan lahan kritis di Pulau Jawa mendesak untuk dilaksanakan, baik dilakukan secara fisik melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan pembuatan bangunan sipil teknis, maupun dengan membangun kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah dan swasta.

"Upaya RHL ini juga terbukti dapat menyerap tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan dalam upaya pemulihan lahan kritis tahun 2020 di BPDASHL se-Jawa telah menyerap sebanyak 1,38 juta HOK dengan nilai sebesar Rp110,9 miliar. Nilai tersebut akan menjadi penerimaan langsung bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan," ujar Hudoyo.