Partisipasi Aktif Masyarakat Kunci Kesuksesan Sensus Penduduk
Partisipasi Aktif Masyarakat Kunci Kesuksesan Sensus Penduduk
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) meminta masyarakat secara aktif ikut berpartisipasi dalam memutakhirkan data dirinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar di masa depan tidak perlu lagi sensus penduduk dari rumah ke rumah atau door to door.
"Kita bisa ke depannya menggunakan metode registrasi. Kuncinya adalah partisipasi masyarakat, jika masyarakat tidak peduli maka sensus tidak akan berjalan dengan baik. Setiap informasi yang diberikan kepada petugas akan membantu negara dalam pembangunan," tutur Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Margo Yuwono.
Hal tersebut disampaikan Margo Yuwono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk SP2020: Satu Data Indonesia di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 sebagai landasan Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu pasal menyebutkan BPS boleh menggunakan data dari Dukcapil untuk data awal dan setelah sensus selesai dilakukan maka data dikembalikan ke Kemendagri untuk pemutakhiran.
"Keuntungannya, dengan memiliki satu data, jika semua sama dengan data di Dukcapil dan di lapangan, sensus akan cepat. Namun ketika ada perubahan maka akan ada wawancara mendalam. Dengan adanya satu data akan lebih efektif dalam menggunakan waktu dan biaya (perumusan kebijakan-red)," tutur Margo Yuwono.
Jadi, lanjut dia, nantinya kementerian maupun lembaga bisa memanfaatkan data tunggal tersebut dan tidak perlu lagi menggunakan data lainnya. Presiden Joko Widodo pada Januari 2020 lalu mengatakan satu data harus terbentuk di Indonesia agar pemerintah bisa menggunakan data tersebut untuk perencanaan pembangunan Indonesia dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.
BPS mulai menggulirkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) secara daring (online) pada 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020. Tahap kedua Sensus Penduduk secara lapangan (wawancara door to door) dilakukan pada Juli 2020 dan Sensus pendalaman data kependudukan secara sampling pada April 2021.
Hadir juga menjadi narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Pungky Sumadi, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha.
Kegiatan FMB 9 juga bisa disaksikan secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).
"Kita bisa ke depannya menggunakan metode registrasi. Kuncinya adalah partisipasi masyarakat, jika masyarakat tidak peduli maka sensus tidak akan berjalan dengan baik. Setiap informasi yang diberikan kepada petugas akan membantu negara dalam pembangunan," tutur Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Margo Yuwono.
Hal tersebut disampaikan Margo Yuwono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk SP2020: Satu Data Indonesia di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 sebagai landasan Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu pasal menyebutkan BPS boleh menggunakan data dari Dukcapil untuk data awal dan setelah sensus selesai dilakukan maka data dikembalikan ke Kemendagri untuk pemutakhiran.
"Keuntungannya, dengan memiliki satu data, jika semua sama dengan data di Dukcapil dan di lapangan, sensus akan cepat. Namun ketika ada perubahan maka akan ada wawancara mendalam. Dengan adanya satu data akan lebih efektif dalam menggunakan waktu dan biaya (perumusan kebijakan-red)," tutur Margo Yuwono.
Jadi, lanjut dia, nantinya kementerian maupun lembaga bisa memanfaatkan data tunggal tersebut dan tidak perlu lagi menggunakan data lainnya. Presiden Joko Widodo pada Januari 2020 lalu mengatakan satu data harus terbentuk di Indonesia agar pemerintah bisa menggunakan data tersebut untuk perencanaan pembangunan Indonesia dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.
BPS mulai menggulirkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) secara daring (online) pada 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020. Tahap kedua Sensus Penduduk secara lapangan (wawancara door to door) dilakukan pada Juli 2020 dan Sensus pendalaman data kependudukan secara sampling pada April 2021.
Hadir juga menjadi narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Pungky Sumadi, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha.
Kegiatan FMB 9 juga bisa disaksikan secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).
(dam)
Explore More