Pemerintah Diminta Serius Kembangkan Daerah Penyangga Ibu Kota Baru

PONTIANAK - Tiga propinsi penyangga, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat harus bisa mendapat manfaat lebih dari efek pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Khususnya Kalimantan Barat, yang letaknya paling jauh dari dua provinsi Kalimantan lainnya, diperlukan konsep dan strategi khusus bagi pengembangan kawasan penyangga tersebut.
Pengamat Perencanaan Pembangunan Daerah dari Pontianak, Rusnawir Hamid mengatakan, pemerintah pusat harus memikirkan secara penuh dan komprehensif terhadap pengembangan dan pembangunan daerah-daerah penyangga sekitar Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.

"Tidak mungkin pengembangan daerah seluas itu hanya dibebankan kepada seorang gubernur saja, Pemerintah Pusat mestinya harus peka terhadap pengembangan daerah-daerah penyangga Ibu Kota Baru. Soal pemekaran ini bukan lagi keinginan, tapi sudah jadi kebutuhan di Kalimantan Barat," ujar Hamid di Pontianak, Senin (3/2/2020)

Untuk Kalimantan Barat misalnya, rencana pemekaran propinsi baru harus segera direalisasikan. Demikian juga dengan jalur Kereta Api khusus produksi, Kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan jalur Kereta Api dan Kawasan Industri.

Terkait kebutuhan pemekaran wilayah propinsi baru, menurut Rusnawir, harus segera diproses dan dilaksanakan mengingat Luas wilayah Kalimantan Barat sekitar 147 ribu km2, bandingkan dengan luas pulau Jawa yang sekitar 128 ribu km2, tetapi ditempati oleh empat provinsi dan dua daerah khusus/ istimewa.

"Selanjutnya kebijakan perencanaan dan pembangunan yang lebih luas berbasis kepulauan, agar segera disusun, sehingga ada sinergi pembangunan antar daerah dan seluruh daerah dalam konstelasi pulau tadi. Sehingga misalnya pesatnya pembangunan antara Kalbar dan Kaltim, tidak terlalu jomplang,” lanjut Rusnawir.

Hamid juga mengusulkan untuk dilakukan pembangunan jalur kereta api khusus produksi yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada, serta kawasan industri. Jika dilihat dari karakteristik potensinya yang begitu besar, maka pihak investor swasta akan berminat.

“Jangan dilihat dari sisi feasible atau tidaknya dari sisi ekonomis jangka pendek, jika menggunakan jalan umum, maka biaya perawatan akan lebih mahal, truck pengangkut CPO misalnya diyakini akan merusak jalan sebagaimana yang terjadi sekarang." katanya.

Karena itu, tambahnya, penting membangun jalur-jalur distribusi yang terintegrasi dengan kawasan industry dan pelabuhan, sehingga membuat perkembangan perekonomian kawasan dan daerah akan menjadi semakin berkembang dan punya dampak positif. "Walau ini bukan dampak langsung dari pemindahan ibu kota baru”.

Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas, juga harus memikirkan secara makro dampak langsung dan tidak langsung bagi pemindahan Ibu Kota Baru agar Kalbar, Kalteng, dan Kalsel mendapat manfaat. "Perlu desain pembangunan infrastruktur untuk daerah penyangga, baik dari sisi pemekaran, jalur KA produksi, terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan Industri, agar pemerataan pembangunan dapat terwujud sebagai efek dari pemindahan Ibu Kota baru Negara,” katanya menegaskan.

Hal lain adalah perlunya penyegaran terkait Tupoksi Bappenas sebagai Perencana dari pembangunan secara Nasional agar benar-benar merencanakan pembangunan di daerah-daerah sekitar Ibu Kota Negara yang baru, khususnya di Kalbar dan daerah lainnya di Kalimantan. "Agar perencanaan pembangunan dapat juga melibatkan investor lokal demi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kalbar dan sekitarnya,” pungkasnya.