100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin, PKS: Beban Rakyat Makin Berat
Kamis, 30 Januari 2020 - 10:51 WIB
100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin, PKS: Beban Rakyat Makin Berat
A
A
A
JAKARTA - 100 hari kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin telah dilalui. Namun, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama 100 hari kerja telah membuat beban hidup rakyat makin berat.
Handi membeberkan sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan oleh pemerintah berpotensi memberatkan kehidupan masyarakat. Salah satunya kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (Baca juga: Pengamat: Peristiwa Besar Bermunculan dalam 100 Hari Jokowi-Ma'ruf )
"Mulai dari kelas 1, 2 dan 3, sangat terasa bagi masyarakat. Pemerintah seolah-olah buntu mencari solusi selain menaikkan iuaran BPJS, bisa dipastikan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/1/2020).
Selain itu, kata dia, rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk 900 Volt, pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg dan kenaikan BBM. "Rencana pencabutan subsidi energi yang diwacanakan pemerintah telah membuat resah masyarakat kalangan bawah, tidak hanya miskin tapi juga rentan miskin," jelasnya.
Di samping itu, kata dia, banyak masalah BUMN, khususnya BUMN asuransi yang terungkap ke publik. (Baca juga: Haris Azhar Kritik Kinerja 100 Hari Jokowi-Ma'ruf di Bidang Hukum )"Fraud yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan investasi asuransi pelat merah, tidak hanya sekadar sebuah kejahatan korporasi, tetapi patut diduga ada konspirasi untuk mengambil keuntungan untuk kegiatan politik," tutupnya.
Handi membeberkan sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan oleh pemerintah berpotensi memberatkan kehidupan masyarakat. Salah satunya kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (Baca juga: Pengamat: Peristiwa Besar Bermunculan dalam 100 Hari Jokowi-Ma'ruf )
"Mulai dari kelas 1, 2 dan 3, sangat terasa bagi masyarakat. Pemerintah seolah-olah buntu mencari solusi selain menaikkan iuaran BPJS, bisa dipastikan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/1/2020).
Selain itu, kata dia, rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk 900 Volt, pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg dan kenaikan BBM. "Rencana pencabutan subsidi energi yang diwacanakan pemerintah telah membuat resah masyarakat kalangan bawah, tidak hanya miskin tapi juga rentan miskin," jelasnya.
Di samping itu, kata dia, banyak masalah BUMN, khususnya BUMN asuransi yang terungkap ke publik. (Baca juga: Haris Azhar Kritik Kinerja 100 Hari Jokowi-Ma'ruf di Bidang Hukum )"Fraud yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan investasi asuransi pelat merah, tidak hanya sekadar sebuah kejahatan korporasi, tetapi patut diduga ada konspirasi untuk mengambil keuntungan untuk kegiatan politik," tutupnya.
(kri)
