Tak Perlu Pansus, PPP Dukung Panja Jiwasraya di Tiap Komisi
Rabu, 15 Januari 2020 - 13:35 WIB
Tak Perlu Pansus, PPP Dukung Panja Jiwasraya di Tiap Komisi
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PPP menunjukkan sikap yang sama dengan Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Koreku) Sufmi Dasco Ahmad bahwa DPR tidak perlu membentuk Pantia Khusus (Pansus) Jiwasraya.
(Baca juga: Sekjen PPP Berubah Haluan Terkait Pembentukan Pansus Jiwasraya)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani, hal ini cukup membentuk Panitia Kerja (Panja) di masing-masing Komisi DPR terkait.
"Ini belum dibicarakan di fraksi-fraksi. Pansus itu hanya satu pilihan. Pilihan lain kan ada juga, yaitu panja. Tinggal nanti saya yakin fraksi-fraksi akan berembuk, fokus kita di mana?," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Anggota Komisi III DPR ini berpandangan, kalau fokusnya adalah untuk memaksimalkan pengembalian kerugian nasabah, dia menilai bahwa pansus tidak tepat. Sehingga, cukup dengan pembentukan panja di masing-masing Komisi DPR.
"Itu biar jadi panja di komisi terkait, misal Komisi VI atau didukung kalau ada panja lain di Komisi III terkait dengan penegakan hukum dan Komisi XI terkait pengawasan di lembaga keuangan, terangnya.
Terlebih Arsul menambahkan, lembaga yang masih diam di tempat terkait Jiwasraya ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal, sistem keuangan pemerintah mengamanahkan pengawasan bank dan lembaga keuangan seperti asuransi dan sebagainya adalah OJK.
"Kenapa kok tidak ada early warning. Sampai sekarang kan OJK masih diam-diam aja. Yang galakkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini yang harus ditanya kenapa OJK diam. Di mana akuntabilitas mereka sebagai lembaga pengawas," tukasnya.
(Baca juga: Sekjen PPP Berubah Haluan Terkait Pembentukan Pansus Jiwasraya)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani, hal ini cukup membentuk Panitia Kerja (Panja) di masing-masing Komisi DPR terkait.
"Ini belum dibicarakan di fraksi-fraksi. Pansus itu hanya satu pilihan. Pilihan lain kan ada juga, yaitu panja. Tinggal nanti saya yakin fraksi-fraksi akan berembuk, fokus kita di mana?," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Anggota Komisi III DPR ini berpandangan, kalau fokusnya adalah untuk memaksimalkan pengembalian kerugian nasabah, dia menilai bahwa pansus tidak tepat. Sehingga, cukup dengan pembentukan panja di masing-masing Komisi DPR.
"Itu biar jadi panja di komisi terkait, misal Komisi VI atau didukung kalau ada panja lain di Komisi III terkait dengan penegakan hukum dan Komisi XI terkait pengawasan di lembaga keuangan, terangnya.
Terlebih Arsul menambahkan, lembaga yang masih diam di tempat terkait Jiwasraya ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal, sistem keuangan pemerintah mengamanahkan pengawasan bank dan lembaga keuangan seperti asuransi dan sebagainya adalah OJK.
"Kenapa kok tidak ada early warning. Sampai sekarang kan OJK masih diam-diam aja. Yang galakkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini yang harus ditanya kenapa OJK diam. Di mana akuntabilitas mereka sebagai lembaga pengawas," tukasnya.
(maf)
