Mendagri Minta Pandangan Parpol tentang Desain Politik dan Sistem Pemilu
Rabu, 08 Januari 2020 - 15:20 WIB
Mendagri Minta Pandangan Parpol tentang Desain Politik dan Sistem Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian hari ini mengundang Sekjen Partai Politik untuk Coffe Morning sekaligus membahas berbagai hal mengenai desain politik dan sistem pemilu di Indonesia.
Sekjen DPP PPP, Arsul Sani mengatakan, sebagai Mendagri baru, Tito hanya ingin berkomunikasi dan bertukar pikiran saja dengan pengurus partai. Menurutnya, karena pertemuan dilakukan secara informal, maka tak ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Semua pihak hanya memberikan pandangan tentang arah dan penataan politik ke depan.
"Yang lain kita singgung soal kekurangan blanko e-KTP, tapi itu penyampaian aspirasi dari teman sekjen untuk diatasi Kemendagri segera," kata Arsul usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Senada dengan Arsul, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan dengan Tito sebagai komunikasi politik awal para pengurus partai dengan pemerintah.
Menurut Hasto, meski yang diundang baru partai yang lolos parlemen threshold, pertemuan tersebut membahas desain politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan kekuasaan politik.
Hasto pun mengapresiasi Mendagri dan para Sekjen yang hadir, dan diyakini memiliki komitmen yang sama terhadap arah politik dan pembangunan bangsa. Ia menegaskan, para Sekjen memberikan pandangan setelah Tito menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan tupoksinya.
"Ini merupakan langkah awal yang sangat baik, kami memberikan dukungan sepenuhnya meskipun terkait dengan kebijakan politik itu nanti di dalam forum di dewan perwakilan rakyat, tetapi dengan adanya dialog ini merupakan langkah terobosan yang kami apresiasi," ujar Hasto di lokasi yang sama.
Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengaku mengapresiasi langkah Tito yang mengundang para Sekjen. Hinca mengaku, Tito dan para Sekjen akan rutin bertemu paling tidak dua bulan sekali.
"Tapi jika ada isu-isu yang kita anggap sangat penting setiap saat bisa bertemu dan kami mengapresiasi. Jadi yang dibicarakan berkenaan dengan kehidupan politik kita," ungkap Hinca.
Terkait polemik dan isu pilkada langsung atau tidak langsung, Hinca mengaku hal itu dibahas. Hinca mengatakan, yang dibahas secara umum. Namun semua pihak bersepakat bagaimana desain politik ke depan menjadi lebih baik.
"Tadi digambarkan dengan begitu banyak UU, begitu banyak pengalaman yang lalu-lalu sehingga semua memberikan pandangan dan ini akan masih terus bergulir, jadi tadi masih umum saja untuk berbagi informasi kami beri informasi, beliau (mendagri) beri informasi dan saya kira ini akan menjadi komunikasi yang lebih baik," kata Hinca menambahkan.
Sekjen DPP PPP, Arsul Sani mengatakan, sebagai Mendagri baru, Tito hanya ingin berkomunikasi dan bertukar pikiran saja dengan pengurus partai. Menurutnya, karena pertemuan dilakukan secara informal, maka tak ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Semua pihak hanya memberikan pandangan tentang arah dan penataan politik ke depan.
"Yang lain kita singgung soal kekurangan blanko e-KTP, tapi itu penyampaian aspirasi dari teman sekjen untuk diatasi Kemendagri segera," kata Arsul usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Senada dengan Arsul, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan dengan Tito sebagai komunikasi politik awal para pengurus partai dengan pemerintah.
Menurut Hasto, meski yang diundang baru partai yang lolos parlemen threshold, pertemuan tersebut membahas desain politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan kekuasaan politik.
Hasto pun mengapresiasi Mendagri dan para Sekjen yang hadir, dan diyakini memiliki komitmen yang sama terhadap arah politik dan pembangunan bangsa. Ia menegaskan, para Sekjen memberikan pandangan setelah Tito menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan tupoksinya.
"Ini merupakan langkah awal yang sangat baik, kami memberikan dukungan sepenuhnya meskipun terkait dengan kebijakan politik itu nanti di dalam forum di dewan perwakilan rakyat, tetapi dengan adanya dialog ini merupakan langkah terobosan yang kami apresiasi," ujar Hasto di lokasi yang sama.
Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengaku mengapresiasi langkah Tito yang mengundang para Sekjen. Hinca mengaku, Tito dan para Sekjen akan rutin bertemu paling tidak dua bulan sekali.
"Tapi jika ada isu-isu yang kita anggap sangat penting setiap saat bisa bertemu dan kami mengapresiasi. Jadi yang dibicarakan berkenaan dengan kehidupan politik kita," ungkap Hinca.
Terkait polemik dan isu pilkada langsung atau tidak langsung, Hinca mengaku hal itu dibahas. Hinca mengatakan, yang dibahas secara umum. Namun semua pihak bersepakat bagaimana desain politik ke depan menjadi lebih baik.
"Tadi digambarkan dengan begitu banyak UU, begitu banyak pengalaman yang lalu-lalu sehingga semua memberikan pandangan dan ini akan masih terus bergulir, jadi tadi masih umum saja untuk berbagi informasi kami beri informasi, beliau (mendagri) beri informasi dan saya kira ini akan menjadi komunikasi yang lebih baik," kata Hinca menambahkan.
(pur)
