Pemohon Perlindungan Meningkat, Kasus Kekerasan Seksual Mendominasi

Selasa, 07 Januari 2020 - 18:19 WIB
Pemohon Perlindungan Meningkat, Kasus Kekerasan Seksual Mendominasi
Pemohon Perlindungan Meningkat, Kasus Kekerasan Seksual Mendominasi
A A A
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan terjadi kenaikan cukup siginifikan perihal jumlah permohonan yang masuk ke LPSK.

Statistik menunjukkan jumlah permohonan perlindungan pada 2019 meningkat 41,54% dengan jumlah total mencapai 1.983 permohonan. Sedangkan pada 2018 permohonan hanya berjumlah 1.401.

Dari jumlah permohonan yang mencapai 1.983 itu, sebanyak 1972 permohonan telah diputuskan melalui rapat pimpinan LPSK selama 2019. Rinciannya, 1.147 permohonan diterima, 754 ditolak, 71 ditolak dan diberikan rekomendasi, sedangkan tersisa 11 permohonan yang masih dalam proses penelaahan.

Hal itu disampaikan Ketua LPSK RI Hasto Atmojo Suroyo dalam Konferensi Pers tentang Catatan LPSK: Refleksi 2019 dan Proyeksi 2020, Meningkatnya Ekspektasi Saksi/Korban vs Perhatian Negara yang Landaiā€, di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Selain Hasto, enam wakil ketua LPSK turut hadir, yaitu Achmadi, Antonius PS Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar, Maneger Nasution dan Susilaningtias.

Masih kata Hasto, dari total seluruh permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK, tindak pidana lain (bukan tindak pidana prioritas LPSK) menempati rangking teratas dengan 553 permohonan. "Kemudian disusul kekerasan seksual anak di posisi kedua sebagai tindak pidana yang banyak mengajukan permohonan perlindungan dengan jumlah 350 permohonan," kata Hasto. (Baca juga: Timur Tengah Membara, SBY Akui Cemas dan Minta Pemimpin Dunia Tak Diam )

Selanjutnya, kata dia, kasus terorisme sebanyak 326 permohonan, pelanggaran HAM berat sebanyak 318 permohonan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 162 permohonan, korupsi sebanyak 67 permohonan, penganiayaan berat sebanyak 40 permohonan, penyiksaan sebanyak 11 permohonan, narkotika sebanyak sembilan permohonan.

"Tindak pidana pencucian uang sebanyak enam permohonan. Sedangkan permohonan yang tidak masuk klasifikasi sebagai tindak pidana mencapai 141 permohonan," katanya. (Baca juga: Gerindra: Prabowo Bukan Lembek, tapi Tahu Pertahanan Kita Lemah )

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menambahkan, terdapat empat tindak pidana yang mengalami kenaikan jumlah permohonan siginifikan pada 2019.

Dia menjelaskan, permohonan kasus terorisme mengalami lonjakan siginifikan mencapai 129% dibanding tahun 2018 yang hanya 142 permohonan. Disusul Tindak Pidana Lainnya yang mengalami kenaikan mencapai 60% dibanding tahun 2018 yang hanya berjumlah 347 permohonan.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1779 seconds (11.210#12.26)