Masalah Natuna, Menhan Prabowo Utamakan Langkah Damai

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan, sesuai dengan prinsip diplomasi, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan yang defensive bukan offensive.

(Baca juga: Bupati Natuna Nyatakan Kapal China sudah Mengganggu Wilayah Laut Natuna Utara)

Hal ini dikatakan Prabowo melalui Staf Khusus Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, di akun Twitter @Dahnilanzar, Sabtu (4/1/2020).

"Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," jelas Menhan seperti dikutip Dahnil.

"Langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yang dipilih tentu jalur diplomasi. Secara resmi, Menhan @prabowo menyepakati langkah damai sedang dibahas dan disampaikan kepada publik dengan 4 sikap dan langkah #Menhan," sambungnya.

Dahnil menjelaskan, langkah damai itu antara lain RRT telah melanggar ZEEI dan Indonesia menolak klaim RRT terkait traditional fishing ground, yang tidak memiliki landasan hukum.

"Menolak klaim atas penguasaan LCS (kita gunakan istilah Laut Natuna Utara) atas dasar Nine Dash Line. Akan dilakukan operasi di Laut Natuna oleh TNI secara intensif," tuturnya.

Kemudian lebih lanjut Dahnil mengatakan, peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEEI atau laut Natuna. Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai Bangsa dan negara.

"Sebelum 4 sikap dan langkah tersebut disampaikan, sebelumnya Menlu sudah menyampaikan cara damai melalui Nota Protes kepada pihak RRT," tegasnya.