Nasdem Nilai Hukuman Mati Koruptor Tak Bikin Efek Jera
Selasa, 10 Desember 2019 - 16:02 WIB
Nasdem Nilai Hukuman Mati Koruptor Tak Bikin Efek Jera
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Taufik Basari menilai hukuman mati bagi koruptor tidak menimbulkan efek jera. Menurut dia, yang menimbulkan efek jera adalah penegakan hukum yang konsisten.
"Efek jera tidak melulu diukur berdasarkan mematikan pelaku. Apakah itu kemudian itu menimbulkan efek jera. Nah yang menimbulkan efek jera adalah penegakan hukum yang konsisten," ujar Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Dia mengatakan, penegakan hukum yang konsisten adalah setiap terjadinya pelanggaran hukum, penegakan hukumnya selalu berjalan. Menurutnya jangan sampai peristiwa pelanggaran hukumnya sama, namun hukumannya berbeda.
"Nah ini persoalan konsistensi dalam penegakan hukum itu lah yang akan menimbulkan efek jera. Orang akan berpikir saya tidak punya peluang untuk berbuat kejahatan karena kalau saya berbuat kejahatan pasti dengan mudahnya saya akan dihukum. Jadi lebih ke situnya, bukan soal apakah hukuman mati atau tidak," bebernya.
Apalagi, kata dia, ada syarat-syarat tertentu untuk menerapkan hukuman mati. "Kalau ada kasus yang tak bisa masuk dalam kategori pemidanaan untuk hukuman mati, tentu kita enggak bisa bicara soal hukuman mati. Efek jera kan harus berlaku secara umum. Yang penting itu, ada penegakan hukum, penegakkan hukum dilakukan secara profesional dan konsisten kita lakukan, itu yang menimbulkan efek jera," katanya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa saja diterapkan jika dikehendaki masyarakat. Presiden Jokowi juga menilai ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam.
"Efek jera tidak melulu diukur berdasarkan mematikan pelaku. Apakah itu kemudian itu menimbulkan efek jera. Nah yang menimbulkan efek jera adalah penegakan hukum yang konsisten," ujar Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Dia mengatakan, penegakan hukum yang konsisten adalah setiap terjadinya pelanggaran hukum, penegakan hukumnya selalu berjalan. Menurutnya jangan sampai peristiwa pelanggaran hukumnya sama, namun hukumannya berbeda.
"Nah ini persoalan konsistensi dalam penegakan hukum itu lah yang akan menimbulkan efek jera. Orang akan berpikir saya tidak punya peluang untuk berbuat kejahatan karena kalau saya berbuat kejahatan pasti dengan mudahnya saya akan dihukum. Jadi lebih ke situnya, bukan soal apakah hukuman mati atau tidak," bebernya.
Apalagi, kata dia, ada syarat-syarat tertentu untuk menerapkan hukuman mati. "Kalau ada kasus yang tak bisa masuk dalam kategori pemidanaan untuk hukuman mati, tentu kita enggak bisa bicara soal hukuman mati. Efek jera kan harus berlaku secara umum. Yang penting itu, ada penegakan hukum, penegakkan hukum dilakukan secara profesional dan konsisten kita lakukan, itu yang menimbulkan efek jera," katanya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa saja diterapkan jika dikehendaki masyarakat. Presiden Jokowi juga menilai ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam.
(kri)
