Saatnya Hukuman Mati bagi Koruptor

KORUPSI menjadi penyakit kronis yang tumbuh subur di negeri ini. Meskipun sudah ada lembaga antirasuah yang berumur hampir dua dekade, tidak ada rasa jera bagi para koruptor. Tingkat korupsi di negeri ini makin parah lantaran tak ada hukuman berat bagi para pelaku. Belum ada satu koruptor pun yang divonis hukuman mati dan dieksekusi di Indonesia, seperti halnya pelaku terorisme maupun pembunuhan berencana. Padahal, akibat perbuatan korup tersebut keuangan negara dirugikan, mengganggu roda perekonomian, dan dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Umumnya para koruptor hanya mendapatkan hukuman separuh dari tuntutan. Itu pun bisa berkurang kala para koruptor melakukan upaya hukum lebih lanjut. Seolah para koruptor ini mendapatkan keistimewaan. Saat menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan pun banyak dari mereka yang masih menikmati hidup nyaman dan bebas berkomunikasi dengan dunia luar.

Hukuman terhadap mantan jaksa, Pinangki Sirna Malasari misalnya, dipangkas dari 10 tahun penjara menjadi hanya hanya 4 tahun penjara. Dengan beragam ‘’obral’’ remisi yang kerap diberikan kepada koruptor, dan privilege lainnya, bisa jadi mantan jaksa yang tersangkut kasus buron terdakwa korupsi cessie (hak tagih) eks Bank Bali, Djoko S Tjandra itu tak perlu menikmati dinginnya jeruju besi hingga 4 tahun.

Potongan hukuman itu diberikan oleh hakin Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Pinangki dinilai menyesali perbuatannya. Dalam putusan pengadilan tinggi, salah satu pertimbangannya yakni Pinangku masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik.

Masyarakat juga terhenyak saat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra dalam kasus suap status red notice yang juga menjerat Jaksa Pinangki. Pengadilan mengurangi hukuman Djoko dari semula 4 tahun 6 bulan penjara menjadi 3 tahun 6 bulan. Sebelumnya, majelis hakim tindak pidana korupsi memvonis Djoko Tjandra 4 tahun 6 bulan penjara.