Gerindra Nilai Pernyataan Jokowi Soal Hukuman Mati Koruptor Peringatan
Selasa, 10 Desember 2019 - 11:47 WIB
Gerindra Nilai Pernyataan Jokowi Soal Hukuman Mati Koruptor Peringatan
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa saja diterapkan jika dikehendaki masyarakat dinilai sebuah peringatan. Maka itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasinya.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada hari antikorupsi kemarin itu merupakan warning bagi kita semua bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus tata keuangannya tertib dan baik," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Dasco berpendapat, peringatan itu merupakan sinyal bahwa Presiden Jokowi tidak pandang bulu dan akan tegas memberantas korupsi. "Itu kita apresiasi, walaupun mungkin untuk hukuman mati perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya, seberapa berat yang dilakukan," jelas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Dia pun sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam. "Kalau itu saya setuju," ucapnya.
Karena, lanjut dia, bantuan bencana alam sifatnya mendesak atau urgent. "Ketika bencana alam maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu," tandasnya.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada hari antikorupsi kemarin itu merupakan warning bagi kita semua bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus tata keuangannya tertib dan baik," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Dasco berpendapat, peringatan itu merupakan sinyal bahwa Presiden Jokowi tidak pandang bulu dan akan tegas memberantas korupsi. "Itu kita apresiasi, walaupun mungkin untuk hukuman mati perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya, seberapa berat yang dilakukan," jelas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Dia pun sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam. "Kalau itu saya setuju," ucapnya.
Karena, lanjut dia, bantuan bencana alam sifatnya mendesak atau urgent. "Ketika bencana alam maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu," tandasnya.
(kri)
