Nurdin Abdullah Ungkap Trik Selamatkan Aset dan Maksimalkan PAD
A
A
A
JAKARTA - Menjadi pembicara pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) M Nurdin Abdullah, membicarakan soal menertibkan aset guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pemprov Sulawesi Selatan langsung meminta pendampingan kepada KPK dalam menertibkan aset guna memaksimalkan PAD. Alhamdulillah, kita berhasil menyelamatkan aset daerah dengan nilai mencapai Rp6,5 Triliun bersumber dari fasum-fasos, pajak daerah, perikananan, pertanian, dan sektor lainnya," kata Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).
(Baca juga: Nurdin Abdullah Paparkan Capaian Satu Tahun Pimpin Sulsel di KPK)
Selain itu kata Nurdin, Pemprov Sulsel juga berhasil mengembalikan aset Kementerian yang ada di Sulsel sekira Rp900 miliar.
"Kami juga menerapkan transaksi nontunai di Pemprov Sulsel, semua sudah by system dan online. InsyaAllah mencegah korupsi dan mendorong birokrasi kita lebih bersih," jelasnya.
Sebelumnya, Nurdin juga mengungkapkan saat waktu satu tahun tiga bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Sulsel, banyak hal yang berhasil ditorehkan, baik untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel maupun untuk masyarakat sendiri.
Katanya, semua yang dilakukan Pemprov Sulsel saat ini memiliki dasar perjalanan awal yang bergandengan tangan bersama KPK, sejak dirinya dilantik.
"Saya kira, saya baru setahun tiga bulan menjabat jadi Gubernur, memang pada saat kami selesai dilantik langsung ke KPK bersama teman-teman para gubernur, yang memang punya komitmen pencegahan korupsi dan kami minta langsung untuk ada pendampingan," ujarnya.
Berbicara soal efek dari bergandeng tangan dengan KPK dan Forkompinda di Sulsel, tentu menjadi alasan besar sehingga mampu memberikan karya terbaik selama satu tahun lebih memimpin Sulsel.
"Saya betul-betul merasakan, Sulsel menjadi barometer di timur. Saya merasakan sepuluh tahun menjadi Bupati, anggaran provinsi ini harusnya betul-betul harus dirasakan oleh kabupaten kota. Olehnya, hal pertama yang saya lakukan adalah meminta KPK melakukan pendampingan dalam bentuk Korsubgah," ucapnya.
Pada acara ini, Gubernur Sulsel mendapat kesempatan sebagai narasumber dan berdampingan langsung dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
"Pemprov Sulawesi Selatan langsung meminta pendampingan kepada KPK dalam menertibkan aset guna memaksimalkan PAD. Alhamdulillah, kita berhasil menyelamatkan aset daerah dengan nilai mencapai Rp6,5 Triliun bersumber dari fasum-fasos, pajak daerah, perikananan, pertanian, dan sektor lainnya," kata Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).
(Baca juga: Nurdin Abdullah Paparkan Capaian Satu Tahun Pimpin Sulsel di KPK)
Selain itu kata Nurdin, Pemprov Sulsel juga berhasil mengembalikan aset Kementerian yang ada di Sulsel sekira Rp900 miliar.
"Kami juga menerapkan transaksi nontunai di Pemprov Sulsel, semua sudah by system dan online. InsyaAllah mencegah korupsi dan mendorong birokrasi kita lebih bersih," jelasnya.
Sebelumnya, Nurdin juga mengungkapkan saat waktu satu tahun tiga bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Sulsel, banyak hal yang berhasil ditorehkan, baik untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel maupun untuk masyarakat sendiri.
Katanya, semua yang dilakukan Pemprov Sulsel saat ini memiliki dasar perjalanan awal yang bergandengan tangan bersama KPK, sejak dirinya dilantik.
"Saya kira, saya baru setahun tiga bulan menjabat jadi Gubernur, memang pada saat kami selesai dilantik langsung ke KPK bersama teman-teman para gubernur, yang memang punya komitmen pencegahan korupsi dan kami minta langsung untuk ada pendampingan," ujarnya.
Berbicara soal efek dari bergandeng tangan dengan KPK dan Forkompinda di Sulsel, tentu menjadi alasan besar sehingga mampu memberikan karya terbaik selama satu tahun lebih memimpin Sulsel.
"Saya betul-betul merasakan, Sulsel menjadi barometer di timur. Saya merasakan sepuluh tahun menjadi Bupati, anggaran provinsi ini harusnya betul-betul harus dirasakan oleh kabupaten kota. Olehnya, hal pertama yang saya lakukan adalah meminta KPK melakukan pendampingan dalam bentuk Korsubgah," ucapnya.
Pada acara ini, Gubernur Sulsel mendapat kesempatan sebagai narasumber dan berdampingan langsung dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
(maf)