Politikus Golkar: Bamsoet Mundur untuk Dinginkan Suhu Politik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit, mengungkapkan mundurnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon ketua umum Partai Golkar sama sekali tidak ada campur tangan dari Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo bersikap netral dengan tidak terlibat dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.
"Tidak ada sama sekali intervensi ataupun perintah dari Presiden Joko Widodo untuk meminta Bamsoet mundur. Seperti beberapa kali dilontarkan Presiden Jokowi, beliau tidak akan mencampuri urusan Munas ataupun internal Partai Golkar," ujar Supit kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/12/19).
Supit menuturkan pada Selasa 5 Desember 2019 bersama Bamsoet dan Nusron Wahid bertemu dengan Airlangga Hartarto yang ditemani Agus Gumiwang di daerah Blok M Jakarta Selatan. ( Baca juga: Golkar Sebut Desakan Airlangga Jadi Capres sebagai Amanah )
Setelah itu, Bamsoet bersama Airlangga bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Turut hadir Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.
"Salah satu alasan Bamsoet mengundurkan diri untuk melakukan rekonsiliasi di tubuh Partai Golkar. Kita sepakati bersama dilakukan rekonsiliasi antara tim Bamsoet dan Tim Airlangga agar Partai Golkar makin kuat dan bisa mengembalikan kejayaannya," ungkapnya.
Supit menambahkan, alasan lain Bamsoet mundur untuk mendinginkan suhu politik yang memanas di Partai Golkar menjelang munas. Selain, guna meredam isu perpecahan internal di Partai Golkar yang dikhawatirkan akan berimbas kepada suhu politik nasional.
"Bamsoet sekali lagi membuktikan diri mampu menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi. Bamsoet rela mundur agar suasana politik Tanah air bisa kembali dingin dan kondusif," tutur Supit.
Dia berharap upaya rekonsiliasi Partai Golkar pasca munas dapat berjalan baik. Sehingga soliditas dan keutuhan Partai Golkar bisa terjaga.
"Penyatuan dua 'gerbong' antara tim Bamsoet dan tim Airlangga menjadi salah satu tugas utama Airlangga jika terpilih lagi sebagai Ketum Partai Golkar. Kita harapkan rekonsiliasi yang dilakukan berjalan baik dan memuaskan semua pihak," tutur Supit.
Presiden Joko Widodo bersikap netral dengan tidak terlibat dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.
"Tidak ada sama sekali intervensi ataupun perintah dari Presiden Joko Widodo untuk meminta Bamsoet mundur. Seperti beberapa kali dilontarkan Presiden Jokowi, beliau tidak akan mencampuri urusan Munas ataupun internal Partai Golkar," ujar Supit kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/12/19).
Supit menuturkan pada Selasa 5 Desember 2019 bersama Bamsoet dan Nusron Wahid bertemu dengan Airlangga Hartarto yang ditemani Agus Gumiwang di daerah Blok M Jakarta Selatan. ( Baca juga: Golkar Sebut Desakan Airlangga Jadi Capres sebagai Amanah )
Setelah itu, Bamsoet bersama Airlangga bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Turut hadir Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.
"Salah satu alasan Bamsoet mengundurkan diri untuk melakukan rekonsiliasi di tubuh Partai Golkar. Kita sepakati bersama dilakukan rekonsiliasi antara tim Bamsoet dan Tim Airlangga agar Partai Golkar makin kuat dan bisa mengembalikan kejayaannya," ungkapnya.
Supit menambahkan, alasan lain Bamsoet mundur untuk mendinginkan suhu politik yang memanas di Partai Golkar menjelang munas. Selain, guna meredam isu perpecahan internal di Partai Golkar yang dikhawatirkan akan berimbas kepada suhu politik nasional.
"Bamsoet sekali lagi membuktikan diri mampu menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi. Bamsoet rela mundur agar suasana politik Tanah air bisa kembali dingin dan kondusif," tutur Supit.
Dia berharap upaya rekonsiliasi Partai Golkar pasca munas dapat berjalan baik. Sehingga soliditas dan keutuhan Partai Golkar bisa terjaga.
"Penyatuan dua 'gerbong' antara tim Bamsoet dan tim Airlangga menjadi salah satu tugas utama Airlangga jika terpilih lagi sebagai Ketum Partai Golkar. Kita harapkan rekonsiliasi yang dilakukan berjalan baik dan memuaskan semua pihak," tutur Supit.
(dam)