Reaksi Golkar Sikapi Kejengkelan Jokowi Soal Presiden 3 Periode
Senin, 02 Desember 2019 - 18:43 WIB
Reaksi Golkar Sikapi Kejengkelan Jokowi Soal Presiden 3 Periode
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus enggan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang geram dengan isu amendemen UUD 1945, terutama wacana jabatan presiden menjadi tiga periode.
Sebelumnya, Jokowi mengaku wacana itu seperti hendak menampar dirinya. Bahkan dia mengatakan ada pihak yang mencoba mencari muka dan menjerumuskannya.
"Wah saya tidak punya komentar soal itu. Yang jelas Golkar katakan, sementara ini ada wacana-wacana seperti itu, mari kita kaji mendalam," ujar Lodewijk di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019). (Baca juga: Jokowi: Ada yang Ingin Cari Muka dan Jerumuskan Saya )
Lodewijk mengatakan, MPR punya lembaga pengkajian. Kemudian, Partai Golkar punya perwakilan di MPR. "Nanti kita bahas lebih mendalam," kata anggota Komisi I DPR ini.
Menurut dia, sejak awal isu amendemen UUD 1945 hanya terkait wacana menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Nah, kita punya corong di MPR dan DPR kan melalui fraksi, bukan orang per orang. Maka yang harus kita pegang adalah suara fraksi. Orang bisa saja ngomong, tapi itu pribadi mereka. Tapi partai ini mendelegasikan suara dan kebijakan partai kepada fraksi, itu yang kita pegang," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku wacana itu seperti hendak menampar dirinya. Bahkan dia mengatakan ada pihak yang mencoba mencari muka dan menjerumuskannya.
"Wah saya tidak punya komentar soal itu. Yang jelas Golkar katakan, sementara ini ada wacana-wacana seperti itu, mari kita kaji mendalam," ujar Lodewijk di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019). (Baca juga: Jokowi: Ada yang Ingin Cari Muka dan Jerumuskan Saya )
Lodewijk mengatakan, MPR punya lembaga pengkajian. Kemudian, Partai Golkar punya perwakilan di MPR. "Nanti kita bahas lebih mendalam," kata anggota Komisi I DPR ini.
Menurut dia, sejak awal isu amendemen UUD 1945 hanya terkait wacana menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Nah, kita punya corong di MPR dan DPR kan melalui fraksi, bukan orang per orang. Maka yang harus kita pegang adalah suara fraksi. Orang bisa saja ngomong, tapi itu pribadi mereka. Tapi partai ini mendelegasikan suara dan kebijakan partai kepada fraksi, itu yang kita pegang," katanya.
(dam)
