PDIP dan Nasdem Diuntungkan Jika Airlangga Terpilih Lagi di Munas Golkar
Sabtu, 30 November 2019 - 19:01 WIB
PDIP dan Nasdem Diuntungkan Jika Airlangga Terpilih Lagi di Munas Golkar
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem akan diuntungkan apabila Airlangga Hartarto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 pada Munas Golkar yang digelar Desember mendatang.
Pengamat politik dari Universitas Telkom Bandung Dedi Kurnia Syah mengatakan, pada Pemilu 2014 Golkar mendapat 91 kursi, namun, di Pemilu 2019, partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 85 kursi.
"Membaca hasil Pemilu 2019 sebenarnya Airlangga membuat perolehan suara Golkar turun, kondisi ini sangat mungkin disebabkan karena posisi Airlangga sebagai menteri, sehingga konsolidasi parpol berkurang," kata Dedi, Sabtu (30/11).
Dedi juga melihat Airlangga tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan partai. Sifat Airlangga juga elitis sehingga tak bisa menyatu dengan akar rumput. Kemudian, Airlangga juga menduduki jabatan strategis pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dua hal itu akan membawa Golkar ke arah yang gelap.
"Secara tidak langsung, Golkar punya potensi tertinggal kembali di 2024, dan Parpol lain yang mengincar posisi puncak, seperti PDIP dan Nasdem, lebih leluasa untuk menyingkirkan Golkar," jelas dia.
Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mendorong Airlangga untuk memimpin kementerian dan meninggalkan partai politik. Dengan begitu, urusan perekonomian negara berjalan lancar dan peningkatan elektabilitas Golkar bisa terealisasi. "Jika orientasinya untuk mengembalikan kejayaan Golkar, baiknya Airlangga tetap di kementerian, biarkan Golkar memilih ketum baru," jelas Dedi.
Sebelumnya, Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (Munas) awal Desember mendatang.
Menurutnya, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar caketum mengantongi dukungan 30% dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara di munas.
Agun mengatakan, syarat dukungan minimal 30% di awal membuat para pemilik suara tidak berani terbuka dan takut mendukung calon ketua umum selain Airlangga. Karena itu, Agun menginginkan ketentuan tersebut dihapus demi memberikan keleluasaan kepada pemilik suara.
Selain itu, Agun juga mengingatkan kader-kader Golkar yang duduk di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak merecoki munas mendatang. Sejumlah menteri diisukan ikut campur untuk mendukung Airlangga di Munas Golkar.
Agun menilai cara-cara itu akan membawa Golkar rawan terpecah pascamunas. "Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," kata Agun seusai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11/2019).
Pengamat politik dari Universitas Telkom Bandung Dedi Kurnia Syah mengatakan, pada Pemilu 2014 Golkar mendapat 91 kursi, namun, di Pemilu 2019, partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 85 kursi.
"Membaca hasil Pemilu 2019 sebenarnya Airlangga membuat perolehan suara Golkar turun, kondisi ini sangat mungkin disebabkan karena posisi Airlangga sebagai menteri, sehingga konsolidasi parpol berkurang," kata Dedi, Sabtu (30/11).
Dedi juga melihat Airlangga tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan partai. Sifat Airlangga juga elitis sehingga tak bisa menyatu dengan akar rumput. Kemudian, Airlangga juga menduduki jabatan strategis pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dua hal itu akan membawa Golkar ke arah yang gelap.
"Secara tidak langsung, Golkar punya potensi tertinggal kembali di 2024, dan Parpol lain yang mengincar posisi puncak, seperti PDIP dan Nasdem, lebih leluasa untuk menyingkirkan Golkar," jelas dia.
Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mendorong Airlangga untuk memimpin kementerian dan meninggalkan partai politik. Dengan begitu, urusan perekonomian negara berjalan lancar dan peningkatan elektabilitas Golkar bisa terealisasi. "Jika orientasinya untuk mengembalikan kejayaan Golkar, baiknya Airlangga tetap di kementerian, biarkan Golkar memilih ketum baru," jelas Dedi.
Sebelumnya, Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (Munas) awal Desember mendatang.
Menurutnya, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar caketum mengantongi dukungan 30% dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara di munas.
Agun mengatakan, syarat dukungan minimal 30% di awal membuat para pemilik suara tidak berani terbuka dan takut mendukung calon ketua umum selain Airlangga. Karena itu, Agun menginginkan ketentuan tersebut dihapus demi memberikan keleluasaan kepada pemilik suara.
Selain itu, Agun juga mengingatkan kader-kader Golkar yang duduk di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak merecoki munas mendatang. Sejumlah menteri diisukan ikut campur untuk mendukung Airlangga di Munas Golkar.
Agun menilai cara-cara itu akan membawa Golkar rawan terpecah pascamunas. "Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," kata Agun seusai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11/2019).
(cip)
