Kekosongan Kabareskrim Bertolak Belakang dengan Program Kapolri

JAKARTA - Sejumlah pihak menyayangkan kosongnya jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri yang ditinggal Jenderal Pol Idham Azis sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kapolri pada 1 November 2019 lalu. (Baca juga: Penunjukan Kabareskrim Harus Bebas dari Intervensi Politik)

Kekosongan ini dinilai sangat mengganggu kinerja Bareskrim. Bahkan lebih dari itu, Polri dinilai tidak profesional dan gagal melakukan kaderisasi. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tujuh program prioritas Idham Aziz saat diangkat menjabat Kapolri. Salah satunya mewujudkan sumber saya manusia (SDM) yang unggul. (Baca juga: Kabareskrim Harus Sosok Tegas dan Mumpuni di Reserse)

"Sangat disayangkan, kenapa penetapan Kabareskrim begitu lama bahkan sudah mencapai sebulan. Ini menunjukam Polri tidak profesional dan gagal melakukan kaderisasi," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2019).

Neta menilai situasi ini sengaja dibiarkan Idham Azis sambil menunggu pensiunnya Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan bergesernya Kabaharkam Komjen Firli menjadi pimpinan KPK yang akan dilantik 20 Desember mendatang sehingga TR mutasi akan dikeluarkan bersama. (Baca juga: Sangat Menentukan Citra Polri, Begini Sosok yang Pas Jadi Kabareskrim)

Dari informasi yang didapat IPW, kata dia, ada tiga nama yang disebut-sebut sebagai calon Wakapolri yakni Irwasum Komjen Pol Moechgiyarto, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Kapolda metro Jaya Irjen Pol Gatot Edy Pramono. "Sedangkan Kabareskrim calon kuatnya adalah Kadiv Propam Irjen Pol Sigit," ungkapnya. (Baca juga: Jenderal Senior Paling Cocok Duduki Posisi Kabareskrim)

Pengamat Kepolisian Adrianus Meliala sebelumnya menilai kekosongan jabatan Kabareskrim tidak baik untuk Polri karena semakin memperlihatkan power struggle (perebutan kekuasan) di internal Polri. "Kemungkinan melibatkan eksternal juga,” kata Adrianus.

Kondisi yang demikian, sambung Komisioner Ombudsman ini, dalam jangka pendek tidak terlalu berpengaruh, namun dalam jangka panjang tentu dapat memengaruhi pelayanan publik. "Sangat mungkin untuk jangka panjang," katanya.

Terlebih, perebutan kekuasaan itu memberikan efek seperti dua gelombang yang saling menghujam. Dalam satu sisi calon kuat selama ini Irjen Listyo Sigit Prabowo bisa menganggap Kapolri merasa belum pas dengannya.

Di sisi lain, ini kesempatan bagi calon lain untuk bergerilya mendapatkan posisi. "Ujung-ujungnya, kondisi ini membuat internal Korps Bhayangkara tidak kondusif," jelasnya.

Neta menambahkan, kemungkinan lain pun bisa muncul yakni, Idham Aziz masih memiliki urusan atau PR yang belum diselesaikan saat masih menjabat Kabareskrim. Adrianus mengaku tidak mengetahui detil Hal tersebut. "Tidak tahu," ujarnya.

Yang pasti, Adrianus menilai posisi Kabareskrim membutuhkan sosok yang memiliki kapabilitas reserse mumpuni.