Fadli Zon Nilai Stafsus Presiden dan Wapres Hanya Pemborosan
Selasa, 26 November 2019 - 15:24 WIB
Fadli Zon Nilai Stafsus Presiden dan Wapres Hanya Pemborosan
A
A
A
JAKARTA - Polemik pengangkatan 14 Staf Khusus (Stafsus) Presiden dan 8 Stafsus Wakil Presiden (Wapres) masih terus bergulir. Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai bahwa pengangkatan stafsus dan belasan wakil menteri lainnya bertentangan dengan efisiensi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melainkan pemborosan.
“Sebenarnya cukup besar ya, karena presiden perangkatnya itu sebenarnya harusnya itu adalah Sekretariat Negara, itu lah perangkat presiden paling utama. Tapi di pemerintahan sekarang dan lalu ini banyak sekali duplikasinya ada Sekretariat Kabinet, ada tambah lagi KSP, Kepala Staf Kepresidenan, yang dulu maksudnya west wing seperti di Amerika ternyata nggak jalan. Jadi ini ada duplikasi yang cukup banyak, tambah lagi ada staf khusus,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Fadli melihat bahwa perangkat dari kepresidenan ini banyak sekali sehingga otomatis memakan biayanya yang juga sangat besar. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pandangan presiden yang menginginkan efisiensi anggaran maupun birokrasi. Presiden ingin melakukan efisiensi kelembagaan tetapi terus menambah jabatan yang sebenarnya tidak perlu. (Baca juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tunjuk Delapan Staf Khusus) https://nasional.sindonews.com/read/1462232/12/wakil-presiden-maruf-amin-tunjuk-delapan-staf-khusus-1574674525
“Seperti wakil menteri kecuali yang penting-penting ya okelah. Tapi yang kalau semuanya mau dijadikan wakil menteri menurut saya bukan efisiensi, namanya pemborosan. Pemborosan itu pasti tidak efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan tidak efektif,” tukasnya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini menjelaskan bahwa UU Kementerian Negara hanya mengamanatkan bahwa jumlah menteri ada 34, tetapi bukan berarti bisa menambah wamen begitu saja, wamen itu hanya untuk kementerian yang memang tugasnya sangat banyak.
“Tapi kalau sekarang ini kan semakin banyak konon mau ditambah lagi, ini kan menjadi satu upaya untuk membagi-bagi kekuasaan, membagi-bagi kekuasaan kepada timses dan mencari-cari posisi untuk orang-orang yang belum dapat posisi, jadi bukan mau bekerja untuk rakyat, untuk negara,” jelas Fadli.
Soal pihak Istana yang menegaskan bahwa stafsus ini dipilih berdasarkan pengalaman, menurut Fadli, memang itu hak presiden tetapi kalau sekadar pajangan milenial, Presiden Jokowi bisa mencari orang yang sudah mengabdi kepada negara dan dicek juga latar belakangnya. Pengangkatan stafsus ini jangan hanya karena tim sukses dan dekat dengan presiden dan wapres.
“Itu hak kok untuk mengangkat itu. Tapi kalau seolah mau mengedepankan milenials ya itu kan menurut saya pajangan saja. Mereka kan staf bukan pengambil keputusan,” tegasnya.
Lebih dari itu, dia menambahkan, stafsus ini hanya jabatan duplikasi dari jabatan-jabatan yang sudah ada sebelumnya. (Baca juga: Latar Belakang 8 Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin) https://nasional.sindonews.com/read/1462299/12/latar-belakang-8-staf-khusus-wakil-presiden-maruf-amin-1574682925
“Ya makanya banyak duplikasi. Ada staf khusus, ada Sesneg, Seskab, ada KSP jadi banyak sekali di antara mereka itu yang mungkin tumpang tindih kerjanya. Jauh dari semangat yang diharapkan presiden sendiri untuk efesiensi. Jadi ini sama saja pemborosan,” tandasnya.
“Sebenarnya cukup besar ya, karena presiden perangkatnya itu sebenarnya harusnya itu adalah Sekretariat Negara, itu lah perangkat presiden paling utama. Tapi di pemerintahan sekarang dan lalu ini banyak sekali duplikasinya ada Sekretariat Kabinet, ada tambah lagi KSP, Kepala Staf Kepresidenan, yang dulu maksudnya west wing seperti di Amerika ternyata nggak jalan. Jadi ini ada duplikasi yang cukup banyak, tambah lagi ada staf khusus,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Fadli melihat bahwa perangkat dari kepresidenan ini banyak sekali sehingga otomatis memakan biayanya yang juga sangat besar. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pandangan presiden yang menginginkan efisiensi anggaran maupun birokrasi. Presiden ingin melakukan efisiensi kelembagaan tetapi terus menambah jabatan yang sebenarnya tidak perlu. (Baca juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tunjuk Delapan Staf Khusus) https://nasional.sindonews.com/read/1462232/12/wakil-presiden-maruf-amin-tunjuk-delapan-staf-khusus-1574674525
“Seperti wakil menteri kecuali yang penting-penting ya okelah. Tapi yang kalau semuanya mau dijadikan wakil menteri menurut saya bukan efisiensi, namanya pemborosan. Pemborosan itu pasti tidak efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan tidak efektif,” tukasnya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini menjelaskan bahwa UU Kementerian Negara hanya mengamanatkan bahwa jumlah menteri ada 34, tetapi bukan berarti bisa menambah wamen begitu saja, wamen itu hanya untuk kementerian yang memang tugasnya sangat banyak.
“Tapi kalau sekarang ini kan semakin banyak konon mau ditambah lagi, ini kan menjadi satu upaya untuk membagi-bagi kekuasaan, membagi-bagi kekuasaan kepada timses dan mencari-cari posisi untuk orang-orang yang belum dapat posisi, jadi bukan mau bekerja untuk rakyat, untuk negara,” jelas Fadli.
Soal pihak Istana yang menegaskan bahwa stafsus ini dipilih berdasarkan pengalaman, menurut Fadli, memang itu hak presiden tetapi kalau sekadar pajangan milenial, Presiden Jokowi bisa mencari orang yang sudah mengabdi kepada negara dan dicek juga latar belakangnya. Pengangkatan stafsus ini jangan hanya karena tim sukses dan dekat dengan presiden dan wapres.
“Itu hak kok untuk mengangkat itu. Tapi kalau seolah mau mengedepankan milenials ya itu kan menurut saya pajangan saja. Mereka kan staf bukan pengambil keputusan,” tegasnya.
Lebih dari itu, dia menambahkan, stafsus ini hanya jabatan duplikasi dari jabatan-jabatan yang sudah ada sebelumnya. (Baca juga: Latar Belakang 8 Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin) https://nasional.sindonews.com/read/1462299/12/latar-belakang-8-staf-khusus-wakil-presiden-maruf-amin-1574682925
“Ya makanya banyak duplikasi. Ada staf khusus, ada Sesneg, Seskab, ada KSP jadi banyak sekali di antara mereka itu yang mungkin tumpang tindih kerjanya. Jauh dari semangat yang diharapkan presiden sendiri untuk efesiensi. Jadi ini sama saja pemborosan,” tandasnya.
(kri)
