Adakah Kesepakatan Politik Airlangga-Bamsoet yang Belum Selesai?
Sabtu, 23 November 2019 - 12:23 WIB
Adakah Kesepakatan Politik Airlangga-Bamsoet yang Belum Selesai?
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan siap maju sebagai calon Ketua Umum partai pada Munas Desember 2019 mendatang.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu akan bertarung dengan calon lainnya termasuk petahana Airlangga Hartarto. Namun jelang munas, kubu Airlangga maupun Bamsoet kembali 'perang opini' terkait 'komitmen politik' yang pernah dilakukan keduanya.
(Baca juga: Munas Golkar Diharapkan Tak Lahirkan Partai Baru)
Bamsoet mengatakan, komitmen itu lebih ke upaya 'colling down' karena pada saat itu terjadi aksi massa jelang pelantikan presiden, sehingga disepakati kedua belah pihak saling mereda. Sebaliknya, kubu Airlangga menyebut, ada komitmen politik yang kemudian diduga dilanggar Bamsoet.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, soal kesepakatan Bamsoet dan Airlangga yang disinggung Bamsoet itu bagian dari 'deal pribadi'. "Namun bukan untuk kepentingan institusi kepartaian," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (23/11/2019).
Sebaliknya kata Ujang, bila dealnya secara kelembagaan partai, maka Airlangga juga seharusnya mengakomodir pendukung-pendukung Bamsoet untuk mengisi pos-pos penting di fraksi, alat kelengakapan dewan dan jabatan strategis di eksekutif seperti menteri
dan kepala lembaga.
"Ini kan para pendukung Bamsoet marah dan Airlangga takut mengakomodir para pendukung Bamsoet, jadinya Bamsoet maju. Mereka itu kan satu atap, satu rumah. Soal jabatan ya (seharusnya) berbagi saja," pungkasnya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu akan bertarung dengan calon lainnya termasuk petahana Airlangga Hartarto. Namun jelang munas, kubu Airlangga maupun Bamsoet kembali 'perang opini' terkait 'komitmen politik' yang pernah dilakukan keduanya.
(Baca juga: Munas Golkar Diharapkan Tak Lahirkan Partai Baru)
Bamsoet mengatakan, komitmen itu lebih ke upaya 'colling down' karena pada saat itu terjadi aksi massa jelang pelantikan presiden, sehingga disepakati kedua belah pihak saling mereda. Sebaliknya, kubu Airlangga menyebut, ada komitmen politik yang kemudian diduga dilanggar Bamsoet.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, soal kesepakatan Bamsoet dan Airlangga yang disinggung Bamsoet itu bagian dari 'deal pribadi'. "Namun bukan untuk kepentingan institusi kepartaian," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (23/11/2019).
Sebaliknya kata Ujang, bila dealnya secara kelembagaan partai, maka Airlangga juga seharusnya mengakomodir pendukung-pendukung Bamsoet untuk mengisi pos-pos penting di fraksi, alat kelengakapan dewan dan jabatan strategis di eksekutif seperti menteri
dan kepala lembaga.
"Ini kan para pendukung Bamsoet marah dan Airlangga takut mengakomodir para pendukung Bamsoet, jadinya Bamsoet maju. Mereka itu kan satu atap, satu rumah. Soal jabatan ya (seharusnya) berbagi saja," pungkasnya.
(maf)
