alexametrics

Munas Golkar Diharapkan Tak Lahirkan Partai Baru

loading...
Munas Golkar Diharapkan Tak Lahirkan Partai Baru
Ketua DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain dalam acara diskusi Bertajuk Golkar Menyongsong Regenerasi Bangsa di Jenggala Center, Jalan Erlangga V Nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (22/21). Foto/SINDOnews/Rico Afrido S
A+ A-
JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 3-6 Desember di Jakarta nanti diharapkan tidak melahirkan partai politik baru. Diketahui, Partai Golkar selama ini telah melahirkan beberapa partai, seperti Nasdem, Gerindra, Hanura dan Berkarya.

"Sebagaimana kita ketahui, setiap kita melakukan itu, kemudian terpecahkan, dan kemudian muncul partai baru. Selalu begitu. Mudah-mudahan Munas yang akan datang ini kita tidak memunculkan partai baru," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain dalam acara diskusi Bertajuk Golkar Menyongsong Regenerasi Bangsa di Jenggala Center, Jalan Erlangga V Nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/21/2019).

Dia sepakat bahwa untuk Pilpres 2024 mendatang, Partai Golkar harus berani mendorong kader sendiri sebagai calon presiden. "Tetapi ini barangkali di internal kita harus benar-benar kita berdebat panjang," katanya.



Sementara itu, Politikus Senior Partai Golkar Andi Mattalatta mengatakan bahwa setiap partai politik harus menumbuhkan demokratisasi di internalnya jika ingin menjadi institusi politik yang dipercaya oleh rakyat.

"Jadi, saya tidak mengkritik siapa-siapa ya, di dalam pemerintahan Presiden hanya dua kali, apa partai boleh seterusnya? Karena partai politik itu, dia sudah menjadi mekanisme kenegaraan, bahkan secara radikal, kalau saya berpikir, ada bagusnya kalau kita membuat Undang-Undang partai politik dan partai politik itu kita baptis dia sebagai lembaga publik," ujar Andi dalam kesempatan sama.

Artinya, lanjut dia, semua aturan keuangan internal partai bisa dikontrol oleh masyarakat. "Karena apa, dia mengemban kewenangan publik. Sehingga pengelolaan keuangannya diaudit," ungkapnya.

Di samping itu, menurut dia, partai politik harus memperbaiki sistem keanggotaannya jika ingin menjadi institusi politik yang dipercaya oleh rakyat. "Jangan seenaknya baru pensiun dari tentara langsung tiba-tiba masuk, baru pensiun dari TNI tiba-tiba masuk, karena dia bagian dari mekanisme kenegaraan, dia bukan institusi pribadi," ujarnya.
(pur)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak