KLHK Dorong Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan
KLHK Dorong Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dorong pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Selain itu, KLHK juga meminta semua pihak untuk mengelola lahan gambut dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
“Kita harus melihat gambut tidak saja sebagai aset lingkungan, tapi juga aset ekonomi, dua hal yang seiring sejalan harus kita pikirkan dalam mengelola, memanfaatkan dan melindungi ekosistem gambut. Tidak boleh satu aspek saja, bahkan kalau mau triple bottom line, people, planet, and profit,” ujar Wakil Menteri LHK, Alue Dohong dalam diskusi Public Private-People Partnership Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan dan Bertanggung jawab di Kantorr KLHK, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Alue mengatakan tantangan pengelolaan gambut tropis sangatlah dinamis. Tidak hanya terkait tantangan restorasi, konservasi keanekaragaman hayati. Tapi, juga tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas lahan, kepastian kawasan hutan dan lahan, tata kelola sumber daya air, dan tantangan lainnya menuju pembangunan berkelanjutan dan bijaksana.
“Jadi kita perlu tahu bahwa gambut kita ini adalah ekosistem yang sangat unik, sangat rentan, juga sangat sensitif, makanya kita juga harus mengelolanya tidak hanya aspek keberkelanjutan, tetapi juga secara bijaksana, dengan bertanggung jawab,” jelasnya.
Ia menegaskan banyaknya kepentingan terhadap ekosistem gambut sehingga perlu ditekankan kembali pentingnya menata gambut secara bijaksana, berkelanjutan, kolaboratif, secara multiguna dan fungsi.
“Karena menyangkut semua nilai ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, maka prinsip-prinsip pengelolaan kolaboratif itu merupakan suatu keniscayaan yang harus dijalani, itu pesan presiden, tidak boleh sektoral, tapi harus lintas sektoral, tidak hanya lintas kementerian dan lembaga tapi juga lintas kepentingan,” tegas Alue.
Alue juga mengingatkan agar semua pihak tetap waspada dalam upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut, mengingat fenomena cuaca el nino yang sedang melanda seluruh negara di dunia. “Jadi tolong taati peraturan, tolong implementasikan, supaya tidak menimbulkan aspek masalah hukum, tapi juga berdasarkan voluntary, kemauan sendiri bahwa ini adalah kebutuhan, bukan karena diatur, jadi kita harus bergerak ke arah situ.”
Kepala BLI KLHK, Agus Justianto berharap agar semua pihak berkolaborasi untuk kepentingan keberlangsungan pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Harapannya, kata Agus semua pihak bisa berkolaborasi menghasilkan formulasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, bijaksana, dan bertangggung jawab, dan sekaligus sebagai bahan materi penting yang dapat diangkat dalam forum internasional.
“Semua pihak harus memperkuat jejaring dan kolaborasi untuk kepentingan gambut. Sehingga akan dihasilkan bagaimana upaya pengelolaan lahan gambut tropis berkelanjutan, baik dari aspek peran ilmu pengetahuan, praktek manajemen, kebijakan kebakaran gambut dan pencegahannya, mata pencaharian kearifan lokal, dan perspektif pembangunan hijau,” tegas Agus.
“Kita harus melihat gambut tidak saja sebagai aset lingkungan, tapi juga aset ekonomi, dua hal yang seiring sejalan harus kita pikirkan dalam mengelola, memanfaatkan dan melindungi ekosistem gambut. Tidak boleh satu aspek saja, bahkan kalau mau triple bottom line, people, planet, and profit,” ujar Wakil Menteri LHK, Alue Dohong dalam diskusi Public Private-People Partnership Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan dan Bertanggung jawab di Kantorr KLHK, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Alue mengatakan tantangan pengelolaan gambut tropis sangatlah dinamis. Tidak hanya terkait tantangan restorasi, konservasi keanekaragaman hayati. Tapi, juga tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas lahan, kepastian kawasan hutan dan lahan, tata kelola sumber daya air, dan tantangan lainnya menuju pembangunan berkelanjutan dan bijaksana.
“Jadi kita perlu tahu bahwa gambut kita ini adalah ekosistem yang sangat unik, sangat rentan, juga sangat sensitif, makanya kita juga harus mengelolanya tidak hanya aspek keberkelanjutan, tetapi juga secara bijaksana, dengan bertanggung jawab,” jelasnya.
Ia menegaskan banyaknya kepentingan terhadap ekosistem gambut sehingga perlu ditekankan kembali pentingnya menata gambut secara bijaksana, berkelanjutan, kolaboratif, secara multiguna dan fungsi.
“Karena menyangkut semua nilai ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, maka prinsip-prinsip pengelolaan kolaboratif itu merupakan suatu keniscayaan yang harus dijalani, itu pesan presiden, tidak boleh sektoral, tapi harus lintas sektoral, tidak hanya lintas kementerian dan lembaga tapi juga lintas kepentingan,” tegas Alue.
Alue juga mengingatkan agar semua pihak tetap waspada dalam upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut, mengingat fenomena cuaca el nino yang sedang melanda seluruh negara di dunia. “Jadi tolong taati peraturan, tolong implementasikan, supaya tidak menimbulkan aspek masalah hukum, tapi juga berdasarkan voluntary, kemauan sendiri bahwa ini adalah kebutuhan, bukan karena diatur, jadi kita harus bergerak ke arah situ.”
Kepala BLI KLHK, Agus Justianto berharap agar semua pihak berkolaborasi untuk kepentingan keberlangsungan pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Harapannya, kata Agus semua pihak bisa berkolaborasi menghasilkan formulasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, bijaksana, dan bertangggung jawab, dan sekaligus sebagai bahan materi penting yang dapat diangkat dalam forum internasional.
“Semua pihak harus memperkuat jejaring dan kolaborasi untuk kepentingan gambut. Sehingga akan dihasilkan bagaimana upaya pengelolaan lahan gambut tropis berkelanjutan, baik dari aspek peran ilmu pengetahuan, praktek manajemen, kebijakan kebakaran gambut dan pencegahannya, mata pencaharian kearifan lokal, dan perspektif pembangunan hijau,” tegas Agus.
(kri)
Explore More