Cara KLHK Denyutkan Sektor Kehutanan di Masa Pandemi

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan pandemi COVID-19 telah berdampak pada kinerja usaha hulu hilir sektor kehutanan. Sempat turun hingga ke level minus 8,3% pada periode Januari-Mei 2020, ekspor produk industri kehutanan mengalami perbaikan secara signifikan. Berkurang menjadi minus 5% pada penilaian periode Januari-Juni tahun ini.

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono menilai, angka tersebut menunjukkan peningkatan kinerja ekspor produk kehutanan sebesar 3,3% sejak Juni 2020. Ada perbaikan meski angkanya masih di bawah nol.

"Meskipun pertumbuhannya masih di bawah nol, tetapi tidak mengalami penurunan lebih jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor sektor kehutanan masih berada pada jalur yang positif," tutur Bambang melalui siaran pers yang diperoleh SINDOnews, Kamis (16/7/2020).( )

Di masa pandemi corona, lanjut dia, kinerja sektor hulu kehutanan untuk produksi kayu bulat hutan alam periode Januari-Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 3,9% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Namun di sisi lain, produksi kayu bulat hutan tanaman justru meningkat sebesar 21,5%.

Bambang melanjutkan, KLHK telah melakukan cara kerja baru dalam mengelola hutan produksi secara lestari. Pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan pendekatan lanskap, kemudian analisis spasial untuk melihat area rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik tenurial, dan mengintegrasikan sektor hulu-hilir, dan pasar.

"Ketika ditemukan masalah di lapangan, secepatnya untuk menemukan solusi. Terakhir adalah integrasi program baik untuk usaha hulu kehutanan, industri di hilir, serta untuk pasar," ujar Bambang yang juga menjabat Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) itu.( )

Ada beberapa kebijakan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri kehutanan. Pertama, untuk sektor hulu adalah mempercepat pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) dan pengembangan agroforestry di areal kerja hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI). Termasuk mewujudkan pembangunan multiusaha di areal IUPHHK serta penyederhanaan perizinan berusaha di bidang pemanfaatan hutan produksi.

Kedua, kebijakan untuk industri di hilir. Beberapa di antaranya yaitu usulan peningkatan luas penampang produk ekspor industri kehutanan, memperluas pasar dengan memperkokoh penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), serta fasilitasi sertifikasi SVLK untuk usaha kecil menengah.

"SVLK telah berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kinerja ekspor produk industri kehutanan. Ke depan, kami menargetkan pemulihan kinerja ekspor produk industri kehutanan lebih baik lagi, yaitu meningkatkannya ke level positif secepat mungkin," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa target tersebut realistis karena produksi di sektor hulu telah menunjukkan pertumbuhan substansial pada pertengahan 2020, terutama dari hutan tanaman industri. "Kami terus menjaga hubungan linear positif antara pertumbuhan produksi di sektor hulu yang terus menunjukkan tren positif dengan kinerja ekspor produk industri kehutanan hilir dan pasar," kata Bambang.

Terkait pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), Bambang menekankan kebijakan yang mencakup kepastian keberlangsungan usaha, produktivitas hutan, optimalisasi pemanfaatan hutan, diversifikasi produk hasil hutan, dan daya saing industri yang kompetitif.