Perjuangkan 16 Juta Buruh, Cak Imin Lobi Parlemen Eropa

Kamis, 21 November 2019 - 10:27 WIB
Perjuangkan 16 Juta...
Perjuangkan 16 Juta Buruh, Cak Imin Lobi Parlemen Eropa
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta Wakil Ketua DPR Krosia Zeljko Reiner untuk membantu melobi partai-partai yang tergabung dalam Parlemen Eropa untuk menolong lebih dari 16 juta buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Pertemuan keduanya fokus membicarakan masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim. Pertemuan itu digelar sebelum menghadiri acara European People's Party (Partai Masyarakat Eropa) pada tanggal 19-21 November 2019 di Zagreb, Kroasia.

"Pak Zeljko sebagai ketua partai Croatian Democratic Union/CDU akan membantu melobby partai-partai di Parlemen Eropa soal nasib 16 juta buruh sawit Indonesia," kata Muhaimin Iskandar di Zagreb, Kroasia dalam siaran pers, Kamis (21/11/2019).

Wakil Ketua DPR Krosia Zeljko Reiner dalam kunjungan tersebut juga didampingi oleh jajaran anggota parlemen dari anggota partai CDU. Adapun CDU adalah partai penguasa di negara pecahan Yugoslavia itu.

"Saya menyampaikan ajakan untuk terus menjalin kerja sama dengan parlemen dan pemerintah Indonesia. Selain itu, secara khusus saya minta Pak Reiner menjembatani Indonesia dalam mengkomunikasikan kepentingan industri sawit kita dan biofuel nya kepada forum EPP ini (partai-partai masyarakat Eropa)," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

"Kroasia saat ini menjadi tuan rumah pertemuan partai-partai se-Eropa, dimana kita diundang sebagai salah satu peserta. Sebagai tuan rumah, posisi tawarnya tentu cukup kuat. Jadi saya minta dijembatani ke Uni Eropa. Sekalian kulonuwun, begitu," tambah Cak Imin.

Produk CPO dan turunannya (bio fuel B20) dari CPO Indonesia diboikot Uni Eropa, dalam perundingan dagang IEU-CEPA, yang mencapai putaran ke-8 bulan Juni lalu.

"Pelarangan ini tidak fair. Ini kan upaya kita untuk mengembangkan renewable energy. Dari program B20 tahun 2018-2019 kita ngirit biaya impor solar 23 T. Kalau dengan B30 kita bisa irit impor soal 41T. Tahun depan pun sudah mandatory. Uang itu bisa kita geser untuk biaya sekolah, menambal BPJS dll. Makanya saya akan lobi habis-habisan dalam forum EPP ini supaya tidak dilarang. Doakan saja," pungkasnya.
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 2.0216 seconds (0.1#10.140)